Kualitas Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.     Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi satu pranata kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun peradaban  bangsa Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas bagi kehidupan suatu bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan sumber daya manusia yang harus ditingkatkan terus menerus untuk mencapai kesempurnaannya. Usaha yang dilakukan khususnya dalam sektor pendidikan telah banyak dilakukan tetapi  hasilnya belum cukup membesarkan hati. Di samping itu banyak pula masalah yang muncul baik yang telah diperkirakan sebelumnya maupun masalah yang muncul akibat keberhasilan yang telah dicapai itu.

Masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini menyangkut masalah kualitas pendidikan yang masih rendah dan kurang relevannya antara mutu hasil pendidikan  dengan tuntutan pembangunan akan tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam jumlah memadai untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka ataupun mampu membuka lapangan kerja baru. Melihat gejala semakin meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang menganggur atau setengah menganggur, sungguh sangat mengkhawatirkan.

Engkoswara (1988 : 3-4) mengemukakan bahwa “permasalahan pokok dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah produktivitas pendidikan yang masih harus ditingkatkan, namun dari banyak indicator yang paling dirasakan adalah soal mutu atau kualitas pendidikan.”

Gaffar (1987 : 116) mengemukakan beberapa permasalahan pokok pendidikan dari sudut perencanaan pendidikan. Permasalahan tersebut meliputi : kualitas pendidikan, pengelolaan proses belajar mengajar tingkat mikro, pengawasan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat mikro tersebut, dan lembaga pendidikan guru yang mempersiapkan guru dan tenaga kependidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut hamper terjadi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Khususnya untuk pendidikan kejuruan adalah bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat memenuhi persyaratan kerja. Salah satu kelemahan Sekolah Menengah Kejuruan adalah kurang mampu dalam menghasilkan lulusan yang siap pakai oleh Dunia Usaha/Industri.

Masalah kualitas atau mutu pendidikan telah lama menjadi bahan perbincangan bagi dunia industri, politisi, masyarakat, orang tua, dan pendidik. Kalangan dunia industri misalnya mengeluhkan tentang mutu tamatan sekolah yang tidak siap pakai (Munadir dalam Abdul Hadis : 2010:69).

Lebih lanjut Joni dalam Abdul Hadis (2010:70) menjelaskan:

Suatu pendidikan yang bermutu/ berkualitas dapat dilihat dalam hubungannya dengan dunia kerja, yaitu bagaimana kesesuaian antara kecakapan dan keterampilan dengan tuntutan dunia kerja, bagaimana kesesuaian tamatan sekolah dalam hal jumlah dan kualifikasinya dengan kesempatan kerja, dan bagaimana keterserapan keluaran institusi pendidikan oleh dunia kerja. Dengan kata lain masalah efesiensi dan relevansi dunia pendidikan dengan dunia kerja berdampak langsung pada kualitas pendidikan

Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa keluaran lembaga pendidikan berupa tamatan/ lulusan  dengan kapabilitas yang dikuasai sebagai buah dari kegiatan belajar.

Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya perhatian pemerintah tertuju kepada sekolah menengah kejuruan ( SMK ) yang seharusnya menghasilkan calon calon tenaga kerja yang siap diserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/ DI).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, perubahan dari kurikulum 1994           (pendidikan model lama) menjadi kurikulum 2004 yang kemudian mendapat pembaruan lagi yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan          (pendidikan model baru), ini menjadikan salah satu dasar bagi sekolah terutama SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang berpotensi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini diterapkan dalam pendidikan model lama.

Lebih lanjut Indra Djati Sidi mengatakan kelemahan pendidikan model lama umumnya berkisar pada konsep maupun pelaksanaannya. Berikut ini kelemahan pendidikan kejuruan model lama:

Pertama, dilihat dari segi konsep, pendidikan kejuruan model konvensional memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

  1. Penerapan pendekatan “ supply driven “ dimana totalitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan secara sepihak hanya oleh Depdiknas;
  2. Penerapan “ school- based model “ telah membuat anak didik tertinggal oleh kemajuan dunia usaha/ industri ;
  3. Pengajaran berbasis mata pelajaran telah membuat tidak jelas kompetensi yang dicapainya;
  4. Pendidikan kejuruan model berbasis sekolah kurang luwes/ kaku;
  5. Tidak mengakui keahlian yang diperoleh dari luar sekolah;
  6. Pendidikan kejuruan hanya menyiapkan tamatan untuk bekerja di sektor formal;
  7. Pendidikan kejuruan merupakan “ dead-end career “ (terminal);
  8. Kurang adanya integrasi antara pendidikan dan pelitihan kejuruan;
  9. Guru kejuruan tidak memiliki pengalaman kerja industri;
  10. Pengelolaan pendidikan kejuruan terlalu sentralistis;
  11. Pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah (SMK Negeri) dan sepenuhnya oleh siswa ( SMK Swasta ).

Kedua, dilihat dari segi praktik, pendidikan kejuruan model lama banyak memiliki kelemahan. Yaitu, kurang mempersiakan siswanya untuk memasuki lapangan kerja, tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi dengan perubahan pasar kerja, kurang mutakhir, sukar berubah alias konservatif. Tamatan SMK sering dikritik kurang mampu menikuti perubahan,karena mereka kurang dibekali hal-hal berikut:

  1. Keterampilan dasar ( baca, tulis, dengar, hitung, dan matematika );
  2. Keterampilan berfikir (berfikir kreatif,pengambilan keputusan, pemecahan masalah, belajar cara belajar, dan mampu mengemukakan alasan); dan
  3. Kualitas kalbu (tanggung jawab, kejujuran, integritas, kerjasama, kerja keras, disiplin, dan jiwa kewirausahaan).

Ketiga, Dilihat dari segi sistem, pendidikan yang berlaku di sekolah kejuruan model konvensional kurang sesuai dengan tuntutan dunia usaha/ industri. Perbedaan yang mendasar antara budaya sekolah dengan budaya industri ini tidak harus terjadi sekiranya dunia usaha/ industri diikutsertakan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Keempat, dilihat dari tradisi, banyak kebiasaan salah yang dilakukan terus-menerus oleh guru tanpa ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Di antara kebiasaan salah yang memerlukan koreksi tersebut

adalah:

1.    Pelajaran praktik dasar, tidak diajarkan sesuai dengan prinsip dasar yang benar;

2.    Membiarkan siswa menghasilkan mutu hasil kerja yang asal jadi;

3.    Membiarkan siswa bekerja tanpa bimbingan dan pengawasan;

4.    Membiarkan siswa bekerja tanpa memperhatikan keselamatan kerja.

Menyadari kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka upaya-upaya dalam melakukan perubahan secara mendasar ( reformasi ) terhadap model penyelenggaraan pendidikan kejuruan konvensional di Indonesia perlu dilakukan agar dapat mengejar ketinggalan dalam penyiapan tamatan sekolah menengah  kejuruan yang berkualitas. Perubahan- perubahan yang mendasar itu diungkapkan Slamet ( 1997:19 ) bahwa ” Pendidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah, antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja.”

Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan sudah seharusnya dirancang dan dilaksanakan berdasarkan apa yang dapat dilakukan di tempat kerja yang diarahkan kepada unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Maka untuk mendapatkan kesesuaian atau relevansi dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dengan  apa yang dibutuhkan dunia kerja, salah satu perubahan dan pembaharuan pendidikan dan pelatihan, yakni “ pendidikan sistem ganda/ dual system “. Salah satu kunci keberhasilan dan jaminan kualitas    (quality assurance) di dalam Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah kualitas yang relevan dengan pekerjaan di dunia kerja.

Pemerintah menggulirkan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sejak tahun 1994. Sasaran implementasi PSG adalah membentuk pendidikan keahlian profesional yang diwujudkan dengan memadukan secara sistematik dan senantiasa sinkron antara program pendidikan di SMK dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada dunia kerja.

Implementasi kebijakan Pendidikan Sistem Ganda sebagai pola utama penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tamatan agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan nasional pada umumnya, dan kebutuhan ketenagakerjaan pada khususnya, sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan Link and Match yang berlaku pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia.

Implementasi kebijakan PSG yang selama ini telah dilaksanakan SMK di seluruh Indonesia ternyata belum memenuhi harapan pemerintah dalam mewujudkan kualitas lulusan SMK. Fenomena yang terjadi pembangunan sumber daya manusia hampir di seluruh Indonesia saat ini belum mengarah kepada kondisi yang diharapkan. Harapan pemerintah pada pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK  yang menghasilkan lulusan yang langsung diserap lapangan kerja belum memenuhi harapan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/ DI). Perlu diakui bahwa sampai dengan berakhirnya abad ke-20 pengembangan sumber daya manusia di Indonesia belum benar-benar mengarah kepada kondisi yang diharapkan (Prijanto, 2001: 604)

Lulusan SMK cukup banyak, akan tetapi lulusan yang mampu mandiri dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya masih sangat sedikit (terbatas) . Tidak heran jika siswa-siswa SMK yang telah tamat/lulus  banyak yang tidak bekerja atau menganggur, hal tersebut dikarenakan mereka belum mampu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri demikian juga mereka belum siap bekerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Kesiapan ini tampak dari mutu/ kualitas lulusan SMK masih perlu ditingkatkan, baik dari kemandiriannya maupun dari tingkat penalarannya. Lulusan yang diharapkan adalah lulusan yang terampil, cerdas, dan berkeperibadian yang siap diserap dunia usaha dan dunia industri. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja pendidikan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan harus match dengan keadaan sebenarnya di lapangan kerja.

Rendahnya kualitas lulusan siswa SMK saat ini menimbulkan pertanyaan besar dalam dunia pendidikan. Sudah efektifkah kebijakan pemerintah tentang Program pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang selama ini dilaksanakan di SMK ? Sejalan dengan pertanyaan  di atas perlu ada langkah-langkah konkret untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan program pendidikan sistem ganda (PSG) di sekolah. Apa yang harus dipersiapkan oleh SMK agar dunia kerja memahami dan mau mengambil bagian secara aktif dan terencana dalam program pendidikan sistem ganda karena PSG merupakan bagian dari proses pendidikan yang implementatif ditambah lagi bahwa keberhasilan sekolah menengah kejuruan diukur dari seberapa banyak siswa yang telah tamat diterima dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dunia kerja. Bagaimana pengelolaan pelaksanaan PSG yang seharusnya sehingga bisa meningkatkan kualitas tamatan yang relevan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

Atas dasar itulah peneliti mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian tentang “ Pengaruh Implementasi  Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa di SMK Pasundan 1 Cimahi “.

 

1.2     Perumusan Masalah

              Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di  SMK pasundan 1 Cimahi ?
  2. Berapa besar pengaruh implementasi Kebijakan  Pendidikan Sistem Ganda terhadap kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi ?

1.3     Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain;

  1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda  di SMK Pasundan 1 Cimahi ?
  2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh implementasi kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap kualitas siswa SMK Pasundan 1 Cimahi ?

1.4    Kegunaan  Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

  1. Secara teoritis :
  • Bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai pedoman oleh peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan atau mengadakan penelitian sejenis.
  • Ø Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dalam melakukan pengkajian dan penelaahan untuk merumuskan masalah Pendidikan Sistem Ganda.
  • Ø Membuka wawasan pengetahuan tentang dunia Sekolah Menengah kejuruan
  1. Secara praktis :
  • Ø Bagi objek penelitian, dalam hal ini SMK Pasundan 1 Cimahi memberikan kontribusi untuk menentukan strategi dalam mengelola Pendidikan Sistem Ganda.
  • Ø Sebagai bahan pertimbangan tentang kebijakan pendidikan Sistem Ganda (PSG).
  • Ø Memberikan bahan masukan untuk lebih meningkatkan    bimbingan dan pembinaan profesional guru dalam pelaksanaan  proses belajar mengajar mata pelajaran produktif.
  • Ø membuka hubungan yang lebih luas dengan berbagai kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri

BAB  II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

 

2.1         Kajian Pustaka

2.1.1   Kebijakan

Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris policy yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

  1. a.    Merriam – Webster Online Dictionary (2010): a definite course or method of action selected from among alternatives and in light of given conditions to guide and determine present and future decisions.
  2. Oxford English Dictionary (2010): a course or principle of action adopted or proposed by an orgnization or individual.
  3. Birkland (2005): a statement by government of what it intends to do or not to do.
  4. d.    Anderson (2003): relatively stable, purposive course of action followed by an actor in dealing with a problem of matter of concern.

Berdasarkan paparan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa pada suatu kebijakan terdapat arahan tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan atau metode dari berbagai alternatif sebagai panduan untuk menentukan keputusan di masa kini dan masa depan. Pemerintah bertindak sebagai pemberi pernyataan tentang apa yang mau dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu, kebijakan dapat pula berupa arahan atau pegangan dalam bertindak yang diadopsi atau diajukan oleh suatu organisasi atau individu.

Menurut Hill (2005) suatu kebijakan dapat pula berupa serangkaian tindakan yang melibatkan suatu jejaring putusan daripada putusan tunggal. Suatu kebijakan bersifat dinamis yang berarti dapat saja berubah mengikuti perkembangan arahan atau proses implementasi kebijakan masa kini. Sebuah kebijakan dapat pula dilihat dari konteks rangkaian tindakan pada suatu periode tertentu tanpa melalui putusan formal yang diambil sebelumnya. Di mana hal ini dapat saja terjadi apabila kebijakan yang terbentuk merupakan output atau keluaran dari rngkaian tindakan tersebut. Walaupun demikian suatu kebijakan tentunya tidak dapat menjadi suatu kebijakan publik apabila belum diimplementasikan dalam suatu tindakan nyata.

2.1.2    Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye dalam Dwiyanto Indiahono (2009:17) adalah whatever governments choose to do or not to do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kebijakan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Selain Dye, Mustopadidjaja,2002 mengemukakan bahwa kebijakan publik  adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29), kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” dimaksudkan “to fill up”,”to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”,yaitu mengisi.

Dalam Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29) selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provideor equip with implements”.

Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: ”policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem”. Kemudian Edward III (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakakan bahwa:”Policy implementation, …is the stage of policy making between the establishment of a policy…and the consequences of the policy for the people whom it affects”. Sedangkan Grindle (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: “implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level”.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika botton up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya,kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ternyata ditentukan oleh banyak faktor atau variabel yang masing-masing berhubungan satu sama lain:

  1. Edward III (1980) menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, dan disposisi.
  2. Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.
  3. Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditunjang oleh 2 faktor utama yaitu, konten kebijakan dan konteks kebijakan.
  4. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa ada 5 variabel bebas yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi atau organisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan ( ekonomi, sosial, dan politik).

2.1.4     Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

Kebijakan Program Pendidikan Sistem Ganda di SMK merupakan suatu bentuk program pengembangan sumber daya manusia SMK dengan mengintegrasikan pendidikan dan latihan secara terpadu sehingga akan menghasilkan insan yang kompeten dan memiliki produktivitas yang tinggi di bidangnya masing-masing.

Kebijakan ini bergulir sejak tahun 1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Mendikbud No. 323/U/1997 tentang penyelenggaraan  pendidikan Sistem Ganda pada SMK. Pada penelitian ini akan diteliti keberhasilan kebijakan pendidikan sistem ganda yang diterapkan di SMK Pasundan 1 Cimahi dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas siswa.

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda yang diterapkan di SMK Pasundan cimahi dapat diketahui dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, dan disposisi.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/ kebijakan . semuanya saling bersinergi dalam mencapai suatu tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang  lain. Model dari George C Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Komunikasi

Sumber daya

Disposisi

Struktur Birokrasi

Implementasi

                                                          Sumber: Edward III,1980: 48

Gambar 2.1

Model Implementasi Edward III

Model implementasi kebijakan menurut Edward III ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan sistem ganda yang diterapkan di SMK. Mengingat program kebijakan pendidikan sistem ganda melibatkan seluruh komponen yang satu dengan lainnya saling mendukung akan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Kebijakan pendidikan sistem ganda ini sudah lama diterapkan dengan berbagai kendala teknis dan manajemen. Berbagai kendala tersebut kemudian menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda hingga kini berjalan kurang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, teori Edward III (1980) akan sangat mendukung penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda terhadap peningkatan kualitas siswa SMK. Teori ini menyebutkan bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dan proses implementasi kebijakan, yaitu:

  1.  Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

  1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
  2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
  3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
  4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
  5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
  6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.

”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

”Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno,2005:153-154):

”Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya  fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”.

”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed “.

“Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

  1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
  2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
  3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
  4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162):

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

  1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
  2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); ”komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

  1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.
  2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau tidak ambigu/mendua.
  3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

”Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana menjabarkan distori atau hambatan komunikasi? Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai faktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: ”semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi”.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Berikut ini adalah Aplikasi Konseptual yang dikemukakan oleh Edward III dalam perspektif implementasi kebijakan yang digambarkan  dalam tabel berikut :

Tabel  2.1

Aplikasi Konseptual Model Edward III

Implementasi Perspektif Kebijakan

Aspek

Ruang Lingkup

Komunikasi
  1. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program kebijakan?
  2. Bagaimana sosialisasi program/ kebijakan efektif dijalankan?
Sumber daya
  1. Kemampuan implementor
  2. Ketersediaan dana
Disposisi Karakter pelaksana:

  1. Tingkat komitmen kejujuran
  2. Tingkat demokratis
Struktur Birokrasi
  1. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami
  2. Struktur Organisasi /pengelola pelaksanaan kebijakan

2.1.5  Pendidikan Sistem Ganda

2.1.5.1   Pengertian Pendidikan Sistem Ganda/ Dual Based Program

Dual Based Program atau program berbaris ganda yang dioperasionalkan dalam bentuk Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan adalah suatu kebijakan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program pengusaan keahlian yang di peroleh melalui kegiatan langsung di dunia kerja, terserah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu (Pakpahan 1994:7). Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Made Wena (1996:16) bahwa : Pendidikan Sistem Ganda (magang) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional yang memadukan secara sistematik dan sinkron pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu.

Sedangkan di sisi lain Wardiman Djojonegoro (2001:30) menyatakan bahwa “ Program berbasis ganda di SMK merupakan suatu bentuk program pengembangan sumber daya manusia SMK dengan mengintegrasikan pendidikan dan latihan secara terpadu sehingga akan menghasilkan insane yang kompeten dan memiliki produktivitas yang tinggi di bidangnya masing-masing”.

Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya pendidikan berorientasi pada kecakapan hidup ini diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik dengan bekal kecakapan hidup, baik untuk mengurus dan mengendalikan dirinya sendiri,untuk berinteraksi di lingkungan sekolah dan masyarakat maupun kecakapan untuk bekerja yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan (Hari Suderadjat, 2003:21). Dalam hal ini juga pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan aspek kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional dari peserta didik sehingga pendidikan di sekolah dapat memberikan bekal  learning how to learn sekaligus  learning how to unlearn,  artinya siswa atau peserta didik di sekolah tidak hanya belajar dari teori tetapi juga belajar praktik yang ada kaitanya lagsung dengan keterampilan yang harus mereka miliki (Tim Broad Based Education Depdiknas,2000:7).

Dari beberapa definisi dan pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa program pendidikan berbasis ganda (Dual Based Program) ini mengandung beberapa konsep, yaitu:

  1. Program Pendidikan Berbasis ganda (dual Based program) terdiri dari gabungan sub system pendidikan di sekolah dan sub system pendidikan di dunia kerja/industri.
  2. Program pendidikan Berbasis Ganda (dual Based Program) merupakan program pendidikan yang secara khusus bergerak di dalam penyelenggaraan pendidikan professional.
  3. Penyelenggaraan program pendidikan di sekolah dan dunia kerja/ industry secara sistematis dan sinkron sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan
  4. Proses penyelenggaraan pendidikan di dunia kerja / industry lebih ditekankan pada kegiatan bekerja sambil belajar (learning by doing)secara langsung pada setting nyata.

Dengan demikian, dalam pengertian mengenai Program Pendidikan Berbasis Ganda ( Dual based Program ) ini terdapat dua pihak yang terlibat yaitu lembaga pendidikan sekolah dan lapangan kerja ( industri, perusahaan atau instansi tertentu ) yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kedua belah pihak tersebut secara sungguh-sungguh terlibat dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan program, tahap pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi dan penentuan kelulusan peserta didik, serta upaya pemasarannya.

2.1.5.2 Landasan Hukum Pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda

Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda akan menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor2/1989 tentang Sistem pendidikan Nasional, dan peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Kep.Mendikbud No. 323/U/1997 tentang penyelenggaraan  pendidikan Sistem Ganda pada SMK, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun1992 tentang Peranan masyarakat Dalam Pendidikan Nasional, dan Kepmendikbud Nomor 08 /U/1993 tetntang Kurikulum SMK, sebagi berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. [UUSPN,Bab IV,pasal 10,ayat(1)]

2. Penyelenggaraan sekolah menengah dapat bekerjasama dengan masyarakat terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.[ PP 29, Bab XI, pasal 29, ayat (1)

3. Pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan di lakukan oleh  Pemerintah, masyarakat, dan / atau keluarga peserta didik.  (UUSPN, Bab VIII,   pasal 33)

4. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya
untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional.
[ UUSPN, Bab XIII, pasal 47, ayat ( 1 ) ]

5.  Peranserta masyarakat dapat berbentuk pemberian kesempatan untuk

     magang dan atau latihan kerja  [PP 39,Bab III,pasal 4,butir ( 8 ) ]

6. Pemerintah dan Masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam Sistem pendidikan Nasional  [ PP 39, Bab VI, pasal 8, ayat ( 2 ) ]

7. Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan baru yangdiperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah [ PP 29, Bab XIII, pasal 32, ayat (2) ]

8. Sekolah Menengah Kejuruan dapat memilih pola penyelenggaraan    pengajaran sebagai berikut:

a. Menggunakan unit produksi sekolah yang beroperasi secara profesional sebagai wahana pelatihan kejuruan.

b. Melaksanakan sebagian kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan di sekolah, dan sebagian lainnya di dunia usaha atau industri.

c. Melaksanakan kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan sepenuhnya di masyarakat, dunia usaha dan industri. (Kepmendikbud No.080/U/1993, BAB IV,Butir c 1, urikulum SMK)

 2.1.5.3  Bentuk Pendidikan Sistem Ganda

 

Praktik Kerja Industri atau disingkat menjadi Prakerin adalah bentuk dari Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di dunia usaha, industri. Dalam Kurikulum SMK (Dikmenjur, 2008) disebutkan:

Prakerin adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan , seperti day release, block release, dan sebagainya.

Kemudian dalam jurnal program Prakerin (1999: 1) dijelaskan bahwa Prakerin adalah suatu komponen praktik keahlian profesi, berupa kegiatan secara terprogram dalam situasi sebenarnya untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja profesional yang dilakukan di industri.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Prakerin Dikmendikti, (2003) diungkapkan bahwa Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah program wajib yang harus diselenggarakan oleh sekolah khususnya sekolah menengah kejuruan  dan pendidikan luar sekolah serta wajib diikuti oleh siswa/warga belajar. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri akan membantu peserta didik untuk memantapkan hasil belajar yang diperoleh di sekolah serta membekali siswa dengan pengalaman nyata sesuai dengan program studi yang dipilihnya.

Pengertian Pendidikan Sistim Ganda, seperti yang tercantum dalam buku Penyelenggaraan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan, Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (1994,2), pengertian Pendidikan Sistem Ganda adalah ”Suatu sistem pendidikan yang dikelola berdasarkan kemitraan antara Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI) dengan Sekolah Menengah Kejuruan, program bersama antara yang diorganisasikan melalui Majelis Sekolah (MS). Jadi disini bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di Dunia Usaha/Dunia Industri, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu”.

Dengan kata lain pendidikan keahlian dilaksanakan secara terpadu, terstruktur dan terprogram dengan tujuan agar siswa memperoleh suatu tingkat keahlian tertentu yaitu:

  1. Di  sekolah  meliputi komponen  pendidikan  Normatif   (pembentukan watak dan kepribadian), komponen Adaptif (pembentukan kemampuan pengembangan diri) dan komponen teori dan praktik dasar kejuruan.
  2. Di dunia kerja (Praktik Kerja Industri) meliputi komponen praktik keahlian kerja, sedapatnya sesuai dengan program keahlian yang dipilih siswa, untuk memperoleh keahlian profesional, ketrampilan, disiplin dan etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini Prakerin didefenisikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di dunia industri. Dengan kata lain bahwa Praktik kerja industri adalah suatu strategi dimana setiap siswa mengalami proses belajar melalui bekerja langsung (learning by doing) pada pekerjaan yang sesungguhnya. Dengan praktik kerja industri ini peserta didik memperoleh pengalaman dengan bahan kerja serta membiasakan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Berikut ini digambarkan model-model penyelenggaraan sistem pendidikan ganda yang dilaksanakan di SMK.

MODEL  I

I

II

III

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(5)

(3)

(3)

(4)

(4)

      Gambar 2.2

Model  Pelaksanaan

Program Pendidikan Sistem Ganda

(Dual Based Program)

Pembekalan Kemampuan Produktif di Dunia Usaha/Industri dilaksanakan mulai tahun ketiga, sedang Kemampuan Dasar Kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah

MODEL  II

I

II

III

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(5)

(3)

(3)

(4)

(4)

Gambar 2.3

Model Pelaksanaan

Program Pendidikan Sistem Ganda

(Dual Based Program)

Pembekalan Kemampuan Produktif di Dunia Usaha/Industri dilaksanakan mulai tahun ketiga, tapi industri sudah terlibat sejak tahun kedua untuk menangani Kemampuan Dasar Kejuruan

MODEL  III

I

II

III

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(5)

(3)

(3)

(4)

(4)

Gambar 2.4

Model  Pelaksanaan

Program Pendidikan Sistem Ganda

(Dual Based Program)

Pembekalan Kemampuan Produktif dimulai sejak tahun pertama, yaitu untuk menangani Kemampuan dasar Kejuruan, sedang Kemampuan Produktif sepenuhnya diberikan pada tahun ketiga di Dunia Usaha/Industri

 

MODEL  IV

I

II

III

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(5)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

Gambar 2.5

Model-model Pelaksanaan

    Program Pendidikan Sistem Ganda

(Dual Based Program)

Pembekalan Kemampuan Produktif sepenuhnya dilaksanakan di Dunia Usaha/Industri pada tahun keempat, setelah kemampuan lainnya selesai diberikan di sekolah

Adapun model pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda ( Dual Based Program) yang dilaksanakan pihak SMK Pasundan I Cimahi adalah  model I dan model III, dimana pembekalan kemampuan produktif di Dunia Usaha dan Dunia Industri dilaksanakan mulai tahun ketiga awal, sedangkan kemampuan dasar kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah dan model III, pembekalan kemampuan produktif dimulai sejak tahun pertama, yaitu untuk menangani kemampuan dasar kejuruan, sedang kemampuan produktif sepenuhnya diberikan pada tahun ketiga di Dunia Usaha dan Dunia Industri.

2.1.5.4. Tujuan Pendidikan Sistem Ganda

Segala kegiatan apapun bentuknya tentu mempunyai suatu tujuan tertentu. Demikian juga halnya diadakannya Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan.

Pada dasarnya tujuan pokok pendidikan sistem ganda (PSG) adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan lembaga pendidikan kejuruan, dan berdasarkan landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan Program Pendidikan Berbasis Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Berbasis Ganda yang dirumuskan oleh Direktorat pendidikan Menengah Kejuruan (1994:7) adalah sebagai berikut:

  1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional (dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja ).
  2.  memperkokoh ” link and macth ” antara sekolah dengan dunia kerja.
  3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional.
  4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Made Wena ( 1996 : 77 ) yang menjelaskan bahwa ada empat prinsip utama dari sistem ganda atau magang yaitu:

  1. Membuat setting  dunia kerja dan masyarakat sebagai lingkungan belajar bagi para siswa
  2. Menghubungkan pengalaman kerja dengan pengajaran akademik
  3. Memberi peran para siswa secara konstruktif sebagai pekerja disertai tanggung jawa riilnya, dan sebagai peserta didik dalam waktu yang bersamaan
  4. Menanamkan hubungan masyarakat yang erat antara peserta didik dengan pekerja dewasa yang bertindak sebagai mentor

Dilihat dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari program Pendidikan Sistem ganda adalah mengoptimalkan hasil pembelajaran pada pendidikan kejuruan yang artinya usaha untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan secara maksimal. Dengan kata lain berusa untuk menghasilkan lulusan lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan kebutuhan kerja di lapangan.

2.1.6  Program Kerja Pendidikan Sistem Ganda di SMK Pasundan I Cimahi

Lima belas tahun pengalaman melaksanakan program Pendidikan Sistem Ganda pada SMK Pasundan Cimahi, telah memberikan pengalaman berharga bagi seluruh pihak dan seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Disatu sisi para pelaku dan pengelola program Sekolah Menengah Kejuruan semakin yakin bahwa program Pendidikan Sistem Ganda adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan yang efektif peningkatan kualitas siswa Sekolah Menengah Kejuruan.

Program Pendidikan Sistem Ganda dalam bentuk Praktik kerja industri / prakerin  ini menyadarkan semua pihak untuk  keluar dari kebuntuan upaya peningkatan mutu dan relevansi karena terbelenggu oleh bentuk penyelenggaraan tradisional. Di sisi lain, masih menghadapi masalah berupa kelambanan gerak dan laju pertumbuhan program Pendidikan Sistem Ganda. Kelambanan ini kebanyakan bersumber dari pola pikir dan perilaku para pelaku dan pengelola program Sekolah Menengah Kejuruan yang masih cenderung konservatif. Padahal program Pendidikan Sistem Ganda yang mempunyai misi mengejar mutu dan menciptakan keunggulan menuntut keterbukaan kita menerima nilai-nilai aru dan menuntut keberanian berpola pikir baru untuk mampu memahami program Pendidikan Sistem Ganda secara pas.

            Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan Cimahi menyusun program kerja pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda yang dapat diharapkan menjadi pedoman bagi para pengelola Pendidikan Sistem Ganda.

Program kerja dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di SMK Pasundan Cimahi sebagai upaya peningkatan kualitas Pendidikan Sistem Ganda meliputi:

  1. Pengembangan kurikulum Pendidikan Sistem Ganda
  2. Sistem penerimaan siswa baru Pendidikan Sistem Ganda
  3. Pengembangan hubungan Industri dan Institusi pasangan pada Pendidikan Sistem Ganda
  4. Memonitoring, evaluasi dan Sertifikasi kompetensi pada Pendidikan Sistem Ganda.

Pelaksanaan program kerja Pendidikan Sistem Ganda tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1)   Pengembangan kurikulum

Diartikan sebagai upaya untuk menetapkan kemampuan yang harus dikuasai tamatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja (standar kemampuan tamatan), menentukan dan pengalaman belajar yang harus dialami oleh peserta didik agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, pengembangan ketrampilan, mengubah dan menginternalisasi sikap serta nilai-nilai sesuai dengan tuntutan profesionalisme tenaga kerja industri.

2)   Sistem Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Sistem Ganda .

Mengandung pengertian adanya mekanisme penerimaan siswa baru yang terstruktur dan terarah yang merupakan salah satu dari program Pendidikan Sistem Ganda yang diselenggarakan secara bersama-sama antara SMK Pasundan Cimahi dengan Institusi Pasangannya dengan tujuan untuk menyeleksi dan memilih calon siswa yang mempunyai minat/bakat, pengetahuan dan ketrampilan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di SMK Pasundan Cimahi dan Institusi Pasangan dibawah koordinasi Majelis Sekolah.

3)   Pengembangan hubungan industri dan institusi pasangan pada Pendidikan Sistem Ganda.

Pengembangan hubungan SMK Pasundan Cimahi dengan dunia kerja adalah suatu upaya dan usaha sekolah dan Dunia Usaha/Industri secara bersama-sama menetapkan jenis hubungan nyata dari hasil pemahaman tersebut masing-masing pihak dapat secara nyata berperan untuk mengembangkan hubungannya dengan lebih efektif dan efisien dengan tujuan:

a)    Meningkatkan dan mengembangkan hubungan SMK dengan Dunia Usaha/ Industri agar bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan menengah kejuruan khususnya pada SMK Pasundan Cimahi.

b)   Secara bersama-sama menetapkan langkah konkrit untuk melaksanakan lebih mantap bentuk dan jenis hubungan kerjasamanya.

4)   Monitoring, Evaluasi dan Sertifikasi Kompetensi pada Pendidikan Sistem Ganda.

a)    Monitoring

Guna memantau pelaksanaan kegiatan Prakerin, utamanya melihat kesulitan/hambatan serta kekurangan yang ada untuk dicarikan upaya pemecahannya serta perbaikannya, begitu pula untuk melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai siswa diadakan monitoring.

b)   Evaluasi

Penilaian bagi siswa peserta Prakerin, sepenuhnya dilakukan oleh Dunia Usaha/Industri, dalam hal ini instruktur yang ditujuk oleh Institusi.

Penilaian meliputi aspek, antara lain:

  • Ketrampilan kerja, yaitu pelaksanaan tugas yang diberikan
  • Sikap, meliputi inisiatip, disiplin, komunikasi, kerjasama, kejujuran.

c)     Sertifikasi

Setiap akhir pelaksanaan Prakerin siswa mendapatkan sertifikasi Prakerin yang dikeluarkan oleh masing-masing Dunia Usaha/Industri dimana siswa melaksanakan Prakerin tersebut.

Nilai inilah yang digunakan sebagai data hasil dari Prakerin selanjutnya dibandingkan dengan nilai hasil Ujian Akhir Nasional Produktif pada tahun  2009/2010

2.1.6.1 Persiapan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dalam Rangka Pendidikan Sistem Ganda

Sebelum pelaksanaan Prakerin, perlu adanya persiapan-persiapan antara lain meliputi:

  1.  Program Pelatihan

Dalam program pelatihan sistem ganda mengacu pada kurikulum SMK 2004, yaitu program Keahlian Kelompok Bisnis dan Manajemen, yang meliputi Komponen dan Tujuan Pelatihan

Adapun macam komponen dan tujuan pelatihannya diuraikan sebagai berikut :

a)    Komponen pendidikan umum (Normatif)

Bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, memiliki karakter sebagai warga negara dan bangsa Indonesia.

b)   Komponen Pendidikan Dasar Penunjang

Bertujuan untuk memberikan bekal penunjang bagi penguasaan keahlian profesi, dan bekal kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c)    Komponen Teori Kejuruan

Bertujuan untuk membekali pengetahuan tentang teknik dasar keahlian kejuruan.

d)   Komponen Praktik Dasar Profesi

Dimaksudkan berupa latihan kerja untuk menguasai teknik bekerja secara baik dan benar sesuai tuntutan persyaratan keahlian profesi.

e)    Komponen Praktik Keahlian Profesi

Dimaksudkan berupa kegiatan bekerja secara terprogram dalam situasi sebenarnya, untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja profesional.

2. Komponen dan Pokok Bahasan Pendidikan Sistem Ganda

 Komponen dan pokok bahasan dalam Pendidikan Sistem Ganda antara lain:

Diajarkan di sekolah, meliputi:

  1. Komponen Pendidikan Umum (Normatif)
  2. Komponen Pendidikan Dasar Penunjang atau Adaptif yaitu:
  3. Komponen Teori Dasar Kejuruan yaitu;

a)    Pengetahuan pokok bahan yang sesuai dengan program Keahlian masing-masing.

b)   Diberikan di Industri atau Unit Produksi (SMK)

c)    Komponen Praktik Keahlian Profesi

d)   Ketrampilan produktif dalam Bidang Spesialisasi yang relevan dengan program keahlian.

2.1.6.2  Pemilihan Peserta Didik Prakerin

Mengingat kapasitas dan formasi Industri dan penerimaan siswa praktik terbatas, untuk itu perlu dilakukan seleksi. Pada siswa dinyatakan diterima dan memenuhi syarat sebagai peserta didik praktik, bilamana:

  1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
  2. Memiliki dalam bidang pengetahuan umum dan dasar
  3. Memperlihatkan sikap dan disiplin belajar yang baik
  4. Mendapat ijin dari orang tua atau dan yang mewakilinya, dengan  menandatangani Surat Persetujuan yang disediakan oleh pihak sekolah/ Industri.
  5. Dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan jelas dan baik

2.1.6.3       Hak dan Kewajiban Siswa Prakerin

Dalam menyelenggarakan Prakerin peserta didik diharapkan memiliki ’Hak dan Kewajiban” adalah sebagai berikut:

  1. Hak peserta didik Prakerin yang meliputi:

a)    Hak mendapat bimbingan/ pelatihan praktik sesuai dengan rencana program yang disepakati dengan pihak sekolah.

b)   Memperoleh jaminan kesehatan (Asuransi) dalam masa waktu pelatihan/praktik.

c)    Mendapat surat keterangan pengakuan profesi.

  1. Kewajiban peserta didik Prakerin yang meliputi:

a)    Melaksanakan semua program pelatihan/praktik kerja dengan penuh antusias.

b)   Mematuhi semua ketentuan yang berhubungan dengan program latihan kerja dengan baik.

c)  Mencatat dan melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam Buku Jurnal untukproses penelitian.

d) Mengikuti Tes/ Uji Profesi Pogram Keahlian Bidang Spesialisasi yang dipraktikan.

2.1.6.4  Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah dan Industri

Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda dilaksanakan di Sekolah dan Industri. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

  1. Pihak Sekolah

a)    Meyakinkan pihak Industri/ Dunia Usaha untuk mau bekerjasama tentang proyek Pendidikan Sistem Ganda.

b)   Menyusun program pelatihan Pendidikan Sistem Ganda berdasarkan hasil pemetaan (Aspek produktif) kurikulum SMK 1999.

c)    Membuat perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak Industri/ Dunia Usaha menyangkut antara lain:

Jadwal dan lama waktu pelatihan/praktik

  • Metode/ sistem penyelenggaraan praktik
  • Monitoring dan sistem pengujian
  • Persyaratan lain yang menyangkut perjanjian kontrak Pendidikan Sistem Ganda.
  1. Pihak Industri/ Dunia Usaha

Bersama-sama dengan petugas POKJA  PSG/ Prakerin:

a)         Melaksanakan pelatihan dan bimbingan bagi siswa Prakerin

b)        Melakukan penilaian secara kontinyu terhadap kegiatan siswa Prakerin

c)         Memberi dorongan dan motivasi kepada siswa Prakerin

d)        Memberi ”peringatan atau hukuman”  kepada siswa  sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan pada waktu Praktik, setelah mereka mendapat petunjuk kerja, baik secara lisan ataupun tertulis.

2.1.6.4       Permasalahan dan Pemecahan dalam Prakerin

Dalam pelaksanaan Prakerin tentu ada persoalan yang dihadapi, yaitu meliputi:

  1. Faktor-faktor penyebab atau penghambat/ kendala, antara lain:
  2. Adanya Iinstitusi pasangan yang menghendaki surat izin resmi dalam pelaksanaan Prakerin Sospol Kota Cimahi
  3. Masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan Prakerin mengganggu pekerjaan Dunia Usaha/ Dunia Industri
  4. Tidak semua jenis pekerjaan di Dunia Usaha/Dunia Industri diberikan kepada siswa praktik
  5. Adanya Institusi Pasangan yang meminta uang jaminan untuk pelaksanaan Praktik Industri.
  6. Di Dunia Usaha/ Industri belum ada program kegiatan praktik sehingga siswa melaksanakan pekerjaan apa adanya.

  1. Faktor-faktor pendukung/potensi yang ada serta peluang pemanfaatannya.

Adanya Institusi Pasangan yang memberikan kesempatan melaksanakan praktik industri tak terjadwal/ sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesibukan lembaga tersebut, terlepas dari jadwal praktik yang ditetapkan oleh Majelis Sekolah seperti di:

  1. LPMP Jawa Barat
  2. Ramayana Dept. Store
  3. Giant Hyper Mart
  4. Pemkot Cimahi
  5. Departemen Sosial
  6. Departemen Agama, dsb

Sekolah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengijinkan siswa sesuai dengan persyaratan yang diminta. Khususnya di Ramayana Dept. Store, selain memberi kesempatan Prakerin tak terjadwal juga memberi kesempatan mengisi lowongan pekerjaan khususnya bagi siswa yang telah melaksanakan praktik industri di Perusahaan tersebut.

  1. Alternatif-alternatif  Pemecahan Masalah

Dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Prakerin perlu adanya pemecahan masalah yaitu dengan cara:

  1. Negosiasi guru-guru SMK Pasundan 1 Cimahi ke Dunia Usaha/ Industri untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Prakerin dengan memberikan penjelasan berbagai masalah dan perihal tentang Prakerin dalam Pendidikan Sistem Ganda.
  2. Monitoring Kepala Sekolah dan Staf kelompok kerja Pendidikan Sistem Ganda secara insidental ke Dunia Usaha/Industri dengan memberikan wawasan kebijakan Dikmenjur khususnya pelaksanaan Prakerin.
  3. Koordinasi Majelis Sekolah dengan Dunia Usaha/ Industri dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam pelaksanaan Prakerin.
  4. Diikutsertakannya Dunia Usaha/Industri dalam kegiatan Diklat/Lokakarya dalam rangka peningkatan pelaksanaan Praktik Kerja Industri.

2.1.7  Kualitas Siswa SMK

2.1.7.1 Pengertian Kualitas

Menurut Goetsch dan Davis dalam Fandy Tjipto & Anastasia Diana, 2002:4, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau memiliki harapan.

Menurut Vincent Gaspersz (2002:5) kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Pengertian yang lain kualitas adalah segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus.

Menurut Sutopo (2000:5), kualitas mengandung banyak pengertian, berikut merupakan beberapa contoh pengertian kualitas.

  1. Kesesuaian dengan persyaratan
  2. Kecocokan untuk pemakaian
  3. Perbaikan berkelanjutan
  4. Bebas dari kerusakan/ cacat
  5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat
  6. Melakukan segala sesuatu secara benar
  7. Sesuatu yang membahagiakan pelanggan

Memperhatikan definisi kualitas yang disampaikan para ahli tersebut atas, dapat ditarik pengertian bahwa kualitas pendidikan berhubungan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama, mendasarkan diri pada deskripsi mengenai relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Pendekatan kedua, diekspresikan dalam ukuran-ukuran sikap, kepribadian, dan kemampuan intelektual yang sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional.

2.1.7.2  Pengertian Kualitas dan Hasil Belajar Mengajar

Abdul Hadis (2010: 97-98) menjelaskan bahwa menurut para ahli pendidikan, kualitas atau mutu proses hasil belajar mengajar diartikan sebagai mutu dari aktivitas mengajar yang dilakukan oleh guru dan mutu aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik di kelas, di laboratorium, di bengkel kerja, di tempat praktik ( DU/ DI ) dan di kancah belajar lainnya. Yang terwujud dalam bentuk hasil belajar nyata yang dicapai oleh peserta didik berupa nilai rata-rata dari semua mata pelajaran dalam satu semester.

2.1.7.3 Indikator  Kualitas

Indikator kualitas siswa dalam pencapaian keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari perubahan perilaku itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, Bloom mengungkapkan tiga kawasan (domain) perilaku individu beserta sub kawasan dari masing-masing kawasan, yakni : (1) kawasan kognitif; (2) kawasan afektif; dan (3) kawasan psikomotor.

Taksonomi perilaku di atas menjadi rujukan penting dalam proses pendidikan, terutama kaitannya dengan usaha dan hasil pendidikan. Segenap usaha pendidikan seyogyanya diarahkan untuk terjadinya perubahan perilaku peserta didik secara menyeluruh, dengan mencakup semua kawasan perilaku. Dengan merujuk pada tulisan Gulo (2005), di bawah ini akan diuraikan ketiga kawasan tersebut beserta sub-kawasannya.

A. Kawasan Kognitif

Kawasan kognitif yaitu kawasan yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau berfikir/nalar terdiri dari :

1. Pengetahuan (knowledge)

 Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang paling rendah tetapi paling mendasar. Dengan pengetahuan individu dapat mengenal dan mengingat kembali suatu objek, ide prosedur, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, rumus, teori, atau kesimpulan.

Dilihat dari objek yang diketahui (isi) pengetahuan dapat digolongkan sebagai berikut :

2. Pemahaman (comprehension)

Pemahaman atau dapat dijuga disebut dengan istilah mengerti merupakan kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang telah diketahui. Temuan-temuan yang didapat dari mengetahui seperti definisi, informasi, peristiwa, fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada. Temuan-temuan ini diakomodasikan dan kemudian berasimilasi dengan struktur kognitif yang ada, sehingga membentuk struktur kognitif baru.

3. Penerapan (application)

Menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dikatakan menguasai kemampuan ini jika ia dapat memberi contoh, menggunakan, mengklasifikasikan, memanfaatkan, menyelesaikan dan mengidentifikasi hal-hal yang sama.

4. Penguraian (analysis)

Menentukan bagian-bagian dari suatu masalah dan menunjukkan hubungan antar-bagian tersebut, melihat penyebab-penyebab dari suatu peristiwa atau memberi argumen-argumen yang menyokong suatu pernyataan.

5. Memadukan (synthesis)

Menggabungkan, meramu, atau merangkai berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau menjadi suatu hal yang baru. Kemampuan berfikir induktif dan konvergen merupakan ciri kemampuan ini.

6. Penilaian (evaluation)

Mempertimbangkan, menilai dan mengambil keputusan benar-salah, baik-buruk, atau bermanfaat – tak bermanfaat berdasarkan kriteria – kriteria tertentu baik kualitatif maupun kuantitatif.

B. Kawasan Afektif

Kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya, terdiri dari :

1. Penerimaan (receiving/attending)

2. Sambutan (responding)

3. Penilaian (valuing)

Pada tahap ini sudah mulai timbul proses internalisasi untuk memiliki dan menghayati nilai dari stimulus yang dihadapi. Penilaian terbagi atas empat tahap sebagai berikut :

4. Pengorganisasian (organization)

Pada tahap ini yang bersangkutan tidak hanya menginternalisasi satu nilai tertentu seperti pada tahap komitmen, tetapi mulai melihat beberapa nilai yang relevan untuk disusun menjadi satu sistem nilai. Proses ini terjadi dalam dua tahapan, yakni :

5. Karakterisasi (characterization)

Karakterisasi yaitu kemampuan untuk menghayati atau mempribadikan sistem nilai Kalau pada tahap pengorganisasian di atas sistem nilai sudah dapat disusun, maka susunan itu belum konsisten di dalam diri yang bersangkutan. Artinya mudah berubah-ubah sesuai situasi yang dihadapi. Pada tahap karakterisasi, sistem itu selalu konsisten. Proses ini terdiri atas dua tahap, yaitu :

  • Generalisasi, yaitu kemampuan untuk melihat suatu masalah dari suatu sudut pandang tertentu.
  • Karakterisasi, yaitu mengembangkan pandangan hidup tertentu yang memberi corak tersendiri pada kepribadian diri yang bersangkutan

C. Kawasan Psikomotor

Kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot (neuronmuscular system) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari : (a) kesiapan); (b) peniruan (imitation); (c) membiasakan (habitual); (d) menyesuaikan (adaptation) dan (e) menciptakan (origination).

  • Kesiapan yaitu berhubungan dengan kesediaan untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang dinyatakan dengan usaha untuk melaporkan kehadirannya, mempersiapkan alat, menyesuaikan diri dengan situasi, menjawab pertanyaan.
  • Meniru adalah kemampuan untuk melakukan sesuai dengan contoh yang diamatinya walaupun belum mengerti hakikat atau makna dari keterampilan itu.
  • Membiasakan yaitu seseorang dapat melakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat contoh, sekalipun ia belum dapat mengubah polanya.
  • Adaptasi yaitu seseorang sudah mampu melakukan modifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi tempat keterampilan itu dilaksanakan.
  • Menciptakan (origination) di mana seseorang sudah mampu menciptakan sendiri suatu karya.

2.1.7.4   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas/ Mutu Proses dan Hasil Belajar Mengajar

Maslah kualitas/ mutu dalam dunia pendidikan merupakan kebutuhan yang harus disampaikan  dan dirasakan oleh siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan para stakeholders pendidikan ( pihak-pihak yang menaruh kepentingan terhadap pendidikan )

Secara garis besar ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualita/ mutu proses dan hasil belajar mengajar di kelas, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal berupa: faktor psikologis, sosiologis, dan fisiologis yang ada pada diri siswa dan guru. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor eksternal ialah semua faktor yang mempengaruhi hasil belajar mengajar di kelas selain faktor yang bersumber dari faktor guru dan siswa. Faktor-faktor eksternal tersebut berupa faktor: masukan lingkungan, masukan peralatan, dan masukan eksternal lainnya ( Klaumeier, et al dalam Abdul Hadis: 2010 ).

Kesemua faktor internal dan eksternal tersebut harus menjadi ‘ perhatian guru dan siswa jika proses pendidikan di kelas ingin berhasil dengan baik. (Bruner dalam Abdul Hadis: 2010). Kesemua faktor tersebut merupakan kondisi – kondisi yang mempengaruhi proses dan hasil belajar (Gagne dalam Abdul Hadis: 2010).

Komponen-komponen yang mempengaruhi mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas dilihat dari perspektif komponen input, komponen proses dan output pendidikan dan pembelajaran.

Yang termasuk komponen input yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran di kelas secara mikro dan mutu pendidikan secara makro ialah komponen murid atau siswa sebagai peserta didik yang akan diproses dalam kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya yang termasuk ke dalam komponen instrumental input yang mempengaruhi mutu proses dan hasil pembelajaran dan pendidikan ialah mencakup: guru, kepala sekolah, prasarana pendidikan, sumber belajar, media dan peralatan belajar, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran.

Sedangkan yang termasuk ke dalam komponen output atau keluaran hasil proses pembelajaran dan pendidikan adalah komponen lulusan atau alumni dari suatu institusi pendidikan.

Menurut pendapat penulis dalm kaitan dengan fokus kajian penelitian ini, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kualitas atau mutu hasil pembelajaran dan pendidikan adalah komponen guru dan kepala sekolah. Guru sebagai komponen yang bertanggung jawab atas keberhasilan mutu hasil pembelajaran di kelas. Seorang guru merupakan ujung tombak pencapaian kualitas pendidikan, ia harus pandai menerjemahkan apa yang dikehendaki dalam kurikulum. Seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Tanggung jawab guru tidak hanya sekedar menyampaikan bahan ajar saja tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang guru harus bisa menjadikan seorang siswa menjadi berguna di tengah-tengah masyarakat setelah mereka lulus nanti.

Komponen kepala sekolah merupakan komponen utama yang menjadi petunjuk ke arah mana pendidikan itu akan di bawa. Kepala sekolah merupakan komando tertinggi yang harus memimpin dan merencanakan strategi apa yang harus dirancang untuk menjadikan sebuah pembelajaran dan pendidikan menjadi berkualitas atau bermutu.  Sistem manajemen sekolah juga berpengaruh terhadap keberhasilan proses dan hasil pembelajaran di sekolah.

Sekalipun faktor-faktor yang mempengaruhi mutu proses dan hasil pembelajaran di sekolah dan mutu pendidikan secara umum sangat banyak, namun jika dilihat dari faktor dominan yang berpengaruh terhadap mutu/ kualitas pendidikan di antaranya faktor potensi siswa, profesionalisme pendidik, dan budaya lembaga pendidikan.

2.1.8      Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan terhadap Kualitas Siswa SMK

Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda yang sekarang berbentuk praktik kerja industri (prakerin) secara umum dapat meningkatkan wawasan, memberikan ketrampilan, secara kreatif dapat dikembangkan oleh siswa dan guru sehingga menghasilkan pola pemikiran kearah masa datang yang disebut keunggulan. Siswa bisa mempraktikkan teori yang mereka dapatkan di sekolah dengan pengalaman praktik langsung di tempat kerja. Pengalaman langsung di dunia kerja dapat membentuk sikap dan perilaku para siswa. Selama di sekolah siswa diperlakukan sebagai anak oleh gurunya tetapi di tempat praktik siswa diperlakukan sebagai orang dewasa sama seperti karyawan lainnya. Hal ini menjadikan siswa SMK lebih mandiri dalam bertindak dan berperilaku.

Para siswa lebih merasa dihargai sehingga mereka lebih bebas berkreasi mengungkapkan idenya yang membentuk cakrawala pandang yang lebih maju. Sehingga kemajuan-kemajuan tersebut mendorong kepada pertumbuhan sumber daya manusia yang produktif. Maka harapan peningkatan mutu Sekolah Menengah Kejuruan akan mendorong tercapainya peningkatan kinerja tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan bangsa.

Selain hal tersebut di atas, Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) berpengaruh akan terbentuknya aspek moral kerja sumber daya manusia sebab dalam Program pendidikan Sistem Ganda memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut;

1)   Selama pelaksanaan PSG peserta didik tetap berstatus sebagai siswa, tetapi wajib mengikuti semua tata tertib/ peraturan kerja yang berlaku diinstansi tempat siswa tersebut melaksanakan Prakerin.

2)   Memanfaatkan lingkungan kerja sebagai lingkungan belajar yang dapat digunakan untuk menemukan bidang karir, untuk melatih ketrampilan sikap, etos kerja, dan untuk menguasasi teori serta praktik kerja.

3)   Mengembangkan pribadi, moral, sikap ketrampilan dan pikiran peserta didik secara terpadu/utuh, sebab pengalaman di sekolah dikombinasikan dengan pengalaman ditempat kerja dilakukan secara bersama sehingga terjadi perkembangan secara terpadu.

4)   Memberikan pengalaman sebagai pekerjaan dengan tanggung jawab yang nyata dan konkrit.

Secara umum pelaksanaan PSG dapat meningkatkan wawasan, memberikan ketrampilan secara kreatif dapat dikembangkan oleh siswa dan guru sehingga menghasilkan pola pemikiran kearah masa datang yang disebut keunggulan. Sehingga kemajuan-kemajuan tersebut mendorong kepada pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang produktif.

Dengan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di SMK setelah siswa lulus sudah mempunyai keahlian profesional, ketrampilan, disiplin dan etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang siap pakai sebagai Sumber Daya Manusia.

Jadi tenaga profesional/profesionalisme yang dimaksud dalah tamatan yang mempunyai keahlian profesional, ketrampilan, disiplin dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja/industri dalam hal ini dapat digunakan sebagai indikator adalah kelulusan dalam menempuh Ujian Akhir Nasional Produktif dengan memperoleh sertifikat  kompetensi standar Nasional.

Dengan demikian diharapkan ada pengaruh positif antara pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda terhadap peningkatan kualitas siswa SMK.

Dua strategi pengembangan yang dilaksanakan di SMK Pasundan Cimahi adalah:

  1. Strategi Sinkronisasi, yang dilaksanakan sebagai berikut:
  2. Sekolah melakukan pemetaan standar kompetensi (profil kemampuan tamatan) yang ada pada kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, mengindentifikasi bahan kajian kompenen, pendidikan, khususnya keterkaitan antara kemampuan pokok/sub kemampuan, mata diklat dan pokok Bahasan/sub pokok bahasan.
  3. Sekolah bersama Institusi Pasangan melakukan pemetaan jenis pekerjaan dan industri/perusahaan, yaitu mengindentifikasi jenis-jenis ketrampilan kerja dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia usaha/industri berikut kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
  4. Sekolah bersama industri melakukan analisis sinkronisasi isi kurikulum berupa ketrampilan-ketrampilan yang harus dilakukan dikuasi siswa, disesuaikan dengan ketrampilan kerja yang harus dilakukan pada pekerjaan yang ada di industri/perusahaan. Langkah ini dimaksud untuk mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di dunia kerja yang relevan dengan ketrampilan-ketrampilan yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kurikulum.
  5. Berdasarkan peta materi yang telah dipilah-pilah selanjutnya sekolah dan institusi pasangan menyusun program pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah berupa Program Pengajaran dan Program Pembelajaran yang akan dilaksanakan di industri/perusahaan.Dalam hal ini siswa peserta Praktik Kerja Industri di sekolah, sudah dibekali kemampuan dasar sesuai dan ketrampilan dasar kejuruan dengan jurusan dan program keahliannya.

Setiap siswa Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai kemampuan ketrampilan kejuruan sesuai dengan Bidang Keahliannya:

1)   Program Keahlian Administrasi Perkantoran yaitu :

  1. Juru tata usaha kantor
  2. Juru tik
  3. Asiparis/Agendaris
  4. perator alat-alat kantor
  5. Operator komputer

2)   Program Keahlian Akuntansi yaitu :

  1. Pemegang Buku
  2. Kasir/Teller
  3. Operator Komputer
  4. Menyusun laporan keuangan

3)   Program Keahlian Penjualan yaitu :

  1. Pramuniaga
  2. Tenaga pemasaran
  3. Tenaga administrasi penjualan
  4. Operator komputer

Sedangkan jadwal kegiatan pelaksanaan praktik kerja industri atau yang disingkat dengan prakerin yang merupakan bentuk dari pelaksanaan pendidikan sistem ganda  ( PSG ) menggunakan sistem Blok Release, dan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara SMK Negeri dan SMK Swasta se-Kota Cimahi, maka jadwal pelaksanaan Prakerin ( PSG ) di SMK Pasundan Cimahi dilaksanakan setiap menginjak semester lima . Mulai tahun pelajaran 2009-2010 di SMK Pasundan 1 Cimahi, prakerin dilaksanakan pada akhir semester empat.

2.2   KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Peningkatan mutu pendidikan menyangkut pengendalian komponen-komponen pendidikan yang  yang menunjang terpenuhinya mutu pendidikan yang dibutuhkan dunia kerja. Komponen-komponen tersebut terdiri atas kebijakan dalam mutu bidang pendidikan, kurikulum,  pembelajaran, fasilitas pendidikan, peserta didik, dan pendidik. Hasil dari proses pendidikan adalah kemampuan lulusan, sedangkan kriteria mutu lulusan deskripsi kemampuan (kinerja) yang dituntut dunia kerja.

Untuk memenuhinya, kesiapan kualitas SDM makin ditingkatkan. Jalurnya juga turut dipersiapkan melalui sistem pendidikan yang disesuaikan untuk mampu mengatasi kebutuhan sumber daya manusia. Perhatian pemerintahan tertuju pada Sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pendidikan kejuruan/ profesionalisme tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh sekolah, keahlian profesional hanya mungkin dicapai melalui kegiatan langsung melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu untuk mencapai keprofesionalannya diperlukan suatu standar, yang memberikan gambaran tentang apa yang dapat dilakukan di sekolah dan apa yang apa yang seharusnya dilakukan di dunia kerja.

Program pendidikan Sistem Ganda merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di Dunia Usaha/Industri, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:33) bahwa Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut Edward III menjelaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yang berperan sebagai penentu pencapaian keberhasilan suatu kebijakan, di antaranya:

  1. Komunikasi
  2. Sumber daya
  3. Disposisi
  4. Struktur birokrasi

Oleh karena itu efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda bergantung pada bagaimana keempat faktor di atas bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika program Pendidikan Sistem Ganda dikelola dengan baik maka tujuan yang diharapkan pemerintah akan mutu lulusan SMK yang memiliki kompetensi profesionalisme tidak akan meleset.

 Kompetensi profesionalisme tersebut diperoleh di sekolah dan di tempat praktik / di dunia kerja . Tingkat keahlian tersebut yaitu:

1)   Di sekolah meliputi komponen pendidikan Normatif ( pembentukan watak dan kepribadian), komponen Adaptif (pembentukan kemampuan pengembangan diri) dan komponen teori dan praktik dasar kejuruan.

2)   Di dunia kerja (Praktik Kerja Industri) meliputi komponen praktik keahlian kerja, sedapatnya sesuai dengan program keahlian yang dipilih siswa, untuk memperoleh keahlian profesional, ketrampilan, disiplin dan etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Jadi dengan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan siswa tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga mendapat keahlian yang profesional sesuai dengan bidangnya.

Komponen pendidikan umum ( normatif ), komponen pendidikan dasar penunjang ( adaptif ), komponen teori kejuruan, komponen praktik dasar profesi dapat dilaksanakan di sekolah atau di DUDI dengan bekerja sama dalam program PSG, namun komponen praktik keahlian profesi hanya dapat dilakukan di dunia usaha dan industri karena komponen praktik keahlian profesi memerlukan kemampuan profesional.

Keseluruhan komponen tersebut diarahkan pada upaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta sehingga hasilnya dapat terukur sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pada saat melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda, siswa sudah dibiasakan untuk berdisiplin, bertanggung jawab, bekerjasama dan bersikap jujur. Mereka dibekali dengan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang sesuai dengan bidang masing-masing Sehingga mereka  sudah mempunyai keahlian profesional, ketrampilan, disiplin dan etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang siap pakai sebagai Sumber Daya Manusia.

Pendidikan Sistem Ganda diharapkan  dapat meraih pencapaian keberhasilan tamatan SMK yang diukur dengan adanya perubahan perilaku dalam konteks pendidikan, yakni perilaku dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga perubahan perilaku tersebut mendorong kepada pertumbuhan sumber daya manusia yang produktif dalam hal ini diharapkan terjadinya peningkatan kualitas siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Maka harapan penigkatan mutu Sekolah Menengah Kejuruan akan mendorong tercapainya peningkatan kinerja tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi bahwan ada pengaruh positif antara pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda terhadap peningkatan kualitas siswa di SMK . Sehingga dapat digambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

Penjelasan :

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III:1980). Dalam rangka implementasi kegiatan PSG di  Dunia Usaha dan Dunia Industri sekolah harus menerapkan empat faktor tersebut agar bersinergi satu dengan lainnya sehingga dapat membangun kemitraan yang baik dengan pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam melaksanakan dan mengelola program pendidikan Sistem Ganda ini, selain itu hal yang lebih utama dibutuhkan kesiapan siswa untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan di dunia kerja dalam penguasaan kemampuan normatif, kemampuan adaptif, kemampuan teori kejuruan, kemampuan praktik dasar profesi, dan kemampuan praktik keahlian profesi.

Dengan kemitraan yang baik antara SMK dengan pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat dan lembaga yang berkepentingan dapat meningkatkan antara kualitas lulusan dengan relevansi kebutuhan kopetensi di dunia kerja. Kualitas lulusan dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan perilaku dalam konteks pendidikan yang menurut Bloom terbagi atas 3 kawasan, yaitu: kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotor.

2.3   Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti kemudian harus diuji kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto ( 1998:64 ) bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Selaras pendapat tersebut maka dari latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian serta kerangka berpikir penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Program Pendidikan Sistem Ganda di SMK Pasundan 1 Cimahi dilaksanakan secara efektif.
  2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda  besar pengaruhnya terhadap kualitas siswa SMK .

BAB  III

METODE  PENELITIAN

 

3.1              Objek Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan difokuskan terhadap implementasi kebijakan  Pendidikan  Sistem Ganda ( PSG ) termasuk manajemen pelaksanaan (PSG) itu sendiri dan kualitas siswa dalam hal ini yang dijadikan fokus adalah tingkat kemampuan produktif siswa SMK Pasundan 1 Cimahi Program keahlian/ kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran Th.Pelajaran 2010/ 2011. Lokasi penelitian adalah SMK Pasundan 1 yang terletak di Jl. Encep Kartawiria No. 97/ A Kota Cimahi.

3.2              Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis sebagaimana dikatakan Winarno (1995:140), adalah“ Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis ”. Dengan demikian data yang diperoleh berupa tanggapan responden terhadap indikator-indikator sub-variabel penelitian, disusun ke dalam tabulasi data yang terdiri atas kolom-kolom: nomor, persyaratan yang berkaitan dengan indikator, alternatif jawaban yang disediakan, nilai jawaban, dan jumlah nilai jawaban.

3.2.1   Desain penelitian

Desain penelitian atau paradigma penelitian menurut Sugiyono (2008 : 43) diartikan:

Sebagai pola pikir yang menunjukan hubungan antar variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.

Penelitian ini memiliki dua variabel penelitian yaitu variabel X (implementasi kebijakan)  dan variabel Y (kualitas siswa). Adapun konsep desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Eksplanatoris, sedangkan jenis penelitian yang dipergunakan adalah survei deskriptif.

Menurut Soehartono (1995:33), bahwa metode ekplanatoris adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan bias yang kecil dan meningkatkan kepercayaan. Sedangkan survei deskriptif menurut Nasir (1999:63), adalah suatu kegiatan penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set,kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Disain penelitian secara konseptual diterjemahkan ke dalam diagram paradigma penelitian di bawah ini:

Implementasi Kebijakan PSG

X

Kualitas Siswa SMK

              Y

                                                   

 

  

Gambar 3.1

Paradigma penelitian

Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y

    Penelitian ini terdiri atas  dua jenis variabel yaitu :

  1. Variabel bebas (x) adalah variabel yang menunjukkan adanya gejala atau peristiwa sehingga diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah implementasi kebijakan PSG.
  2. Variabel terikat (y) adalah hasil yang terjadi karena variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kualitas siswa SMK.

3.2.2   Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Sugiyono (2008: 60), merumuskan bahwa variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

 Pada dasarnya variabel penelitian dibedakan menjadi dua jenis variabel yaitu bebas dan variael terikat. Variabel bebas disebut variabel  x  yaitu variabel yang diselidiki pengaruhnya. Sedangkan variabel terikat atau disebut juga variabel kontrol, variabel ramalan atau variabel y adalah variabel yang meramalkan yang timbul dalam hubungannya dengan pengaruh dari variabel bebas.

Untuk itu dalam penelitian inipun juga digunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat atau variabel (x) dan variabel (y) antara lain:

  1. Variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda.
    1. Variabel terikat (y) dalam penelitian ini adalah Kualitas Siswa SMK.

Tabel  3.1

Operasional Variabel Penelitian

NO

VARIABEL

DIMENSI

INDIKATOR

NO. ITEM SOAL

1

Implementasi Kebijakan (X)

 

  • Komunikasi

 

 

 

 

 

  • Sumber Daya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Disposisi

 

 

 

  • Struktur Birokrasi

(Edward III)

 

  • Sosialisasi program kebijakan dijalankan
  • Kejelasan program kebijakan
  • Media penyampaian informasi

 

  • Kemampuan implementator dalam menginformasikan kebijakan
  • Kemampuan implementator dalam melaksanakan kebijakan
  • Dukungan publik terhadap kebijakan
  • Fasilitas

 

 

 

  • Kejelasan dalam pemberian tugas
  • Penghargaan terhadap pelaksana kebijakan
  • Ketersediaan SOP
  • Struktur organisasi/pengelola pelaksanaan kebijakan

 

1, 2, dan 3

4 dan 5

6

7  dan 11

8, 9, dan 10

12

13

14 dan 15

16 dan 17

 19, 20, dan 21

 18 dan 22

2

Kualitas Siswa (Y)

 

  • Pengetahuan

 

 

 

  • Sikap

 

 

 

 

 

  • Keterampilan

(Teori Bloom)

 

  • Kemampuan dasar kejuruan
  • Kemampuan keahlian profesi
  • Kemampuan produktif

 

  • Sikap terhadap pekerjaan
  • Sikap terhadap tempat praktik kerja
  • Sikap terhadap rekan kerja
  • Sikap dalam berpenampilan

 

  • Kesiapan
  • Kreativitas
  • Keterampilan dalam bekerja
 

1 dan 2

3,4,7, dan 8

5  dan  6

 

9, 11,dan 15

10,12,dan16

 

13 dan 14

17

 

18  dan 21

19  dan 22

20

 

 

3.2.3  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data variabel penelitian didapatkan dari data sekunder berupa angket yang disebarkan kepada obyek penelitian. Sedangkan data  primer didapatkan melalui wawancara dengan Ketua Pokja PSG dan pengurus Bimbingan dan Penyuluhan (BP) SMK Pasundan 1 Cimahi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
  2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang langsung terjun ke lapangan dengan cara sebagai berikut:
  3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian ataupun dengan pengamatan langsung proses pelaksanaan PSG di Dunia Usaha dan Dunia Industri.
  4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data  melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ( Margono, 2003: 181). Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan data sekunder yaitu tentang nilai Ujian Produktif sebagai gambaran yang menunjukan kualitas siswa setelah mengikuti PSG.
  5. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab para struktural terkait di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta wawancara dengan Pokja Pelaksana PSG SMK Pasundan 1 Cimahi.

d. Angket/ kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data primer yang ditujukan kepada para responden untuk mengumpulkan data tentang dimensi-dimensi implementasi kebijakan dan dimensi kualitas siswa SMK.

e. Penjaringan jawaban responden menggunakan angket dengan teknik Rating Scale yaitu melakukan pengukuran pada tingkat skala ordinal atau berjenjang.

3.2.4  Teknik Pengukuran Data

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik dari data yang dikumpulkan. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pengaruh dimensi yang digambarkan variabel X terhadap variabel Y.

Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpilkan data maka terlebih dahulu diuji validitas melalui construct validity dan reabilitas internal melalui Consistency-test. Secara operasional uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi pearson.

Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Dengan menggunakan pedoman Sitepu (1995:18) yang menyebutkan bahwa:

  1. Nilai indeks minimum, yaitu skor minimum dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden.
  2. Nilai indeks maksimum, yaitu skor maksimum dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden.
  3. Selisih antara nilai indeks maksimum dikurangi nilai indeks minimum, dengan jenjang yang diinginkan yaitu sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi.

Skala pengukuran yang digunakan menggunakan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai dengan tidak setuju. Kemudian setiap jawaban diberi skor dari skor tertinggi sampai sangat terendah dengan kategori sebagai berikut:

TABEL  3.2

BOBOT NILAI PERNYATAAN

NO

PERNYATAAN

BOBOT NILAI

1

Sangat Setuju ( SS )

5

2

Setuju ( S )

4

3

Ragu-ragu ( R )

3

4

Tidak Setuju  ( TS )

2

5

Sangat Tidak Setuju ( STS )

1

            Sumber : Sugiyono ( 2008: 136)

 

3.2.5  Populasi

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa SMK Pasundan 1 Cimahi Tahun Pelajaran 2010/ 2011, kelas XII jurusan/ kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran (AP) yang telah melaksanakan program PSG atau telah melaksanakan Praktik Kerja Industri yaitu sebanyak 114 orang siswa yang terbagi atas 3 kelas yaitu 40 siswa pada  XII AP 1, 38 siswa pada XII AP 2, dan 40 siswa pada XII AP 3.

Mengingat populasi yang akan diteliti adalah seluruh kelas XII AP, maka teknik yang digunakan adalah teknik sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel/ responden penelitian.

3.2.6    Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Siswa  melalui serangkaian pengolahan data dan analisis.

Untuk mengolah data penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Editing, yaitu penulis meneliti secara rinci terhadap angket yang akan disebarkan kepada populasi yang ada. Hal ini dilakukan agar angket terhindar dari kesalahan dan diharapkan diperoleh hasil yang objektif
  2. Skoring, memberikan skor terhadap pernyataan yang ada pada angket
  3. Tabulating, peneliti melakukan perhitungan terhadap hasil skor yang diperoleh

3.2.7     Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan dengan cara:

  1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur cocok mengukur apa yang ingin diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur maka alat ukur tersebut semakin mengenai sasarannya. Jika peneliti merupakan instrumen (alat) ukur yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian, maka rumus koefesien korelasi yang dapat dipakai adalah Sugiyono (2004:182)

Instrumen dikatakan valid, jika koefesien korelasi hasil penghitungan mempunyai nilai lebih besar atau = 0,3 (angka kritis).

  1. Uji Reliabilitas

Yaitu adanya derajat ketepatan atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen penelitian. Teknik uji yang digunakan teknik korelasi belah dua dari Sperman Borwn ( split half ) yang dikutip Sugiyono (2004:178) dengan persamaan sebagai berikut:

Keterangan :

ri   :  Reliabilitas internal seluruh instrumen

rb  :  Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

Suatu instrumen variabel dikatakan reliabel jika nilai koefesien reliabilitas bernilai positip. Makin besar nilai koefesien reliabilitas menunjukkan makin handal instrumen variabel tersebut.

3.2.7.1 Methode Successive Interval

Sehubungan dengan data yang didapatkan melalui kuesioner dengan skala Likert adalah data yang bersipat ordinal sedangkan syarat agar dapat diolah melalui analisis jalur maka terlebih dahulu data dikonversikan ke dalam skala interval dengan menggunakan MSI ( Methode of Successive Interval ) Harun Al-rasyid (1994 : 131 ) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan setiap item pernyataan atau pertanyaan

  1. Untuk setiap item pernyataan atau pertanyaan, tentukan berapa banyak responden  yang mendapat skor 1,2,3,4,dan 5 yang disebut frekuensi (f)
  2. Tentukan proporsi (P) dengan membagi setiap frekuensi dengan banyaknya responden
  3. Menghitung proporsi komulatif
  4. Menghitung nilai Z  setiap proporsi komulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal
  5. Menghitung nilai densitas normal yang sesuai dengan nilai Z
  6. Hitung SV ( Scala value=nilai skala ) untuk setiap Z dengan rumus:

SV =

Keterangan :

Destiny at lower limit                        : kepadatan batas bawah

Destiny at upper limit                        : kepadatan batas atas

Area under upper limit                      : daerah di bawah batas atas

Area under lower limit                      : daerah di atas batas bawah

  1. Sesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu scala value yang nilainya terkecil diubah menjadi sama dengan satu melalui transformasi berikut:

Transformed Scala Value = Scala Value + (

3.2.7.2 Regresi Linier Sederhana

Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat (dependen; respon; Y) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen, prediktor, X). Apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linier sederhana.

Bentuk Umum Regresi Linier Sederhana

=  + bX

: Subjek variabel terikat yang diproyeksikan

X : Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan

 :  Nilai konstanta harga Y jika X = 0

b : Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y

b=

Langkah – langkah menjawab regresi Sederhana:

Langkah 1. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat

Langkah 2. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk statistik

Langkah 3. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik

Langkah 4. Masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus

b=

Langkah 5. Mencari Jumlah Kuadrat Regresi ( ) dengan rumus

Langkah 6. Mencari jumlah kuadrat Regresi ( ) dengan rumus

= b.

Langkah 7. Mencari jumlah Kuadrat Residu ( ) dengan rumus

 =  

Langkah 8. Mencari rata-rata jumlah Kuadrat Regresi  dengan rumus

 =

Langkah 9. Mencari Rata-rata jumlah Kuadrat Regresi  dengan rumus

 

Langkah 10. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Residu ( ) dengan rumus

=

Langkah 11. Menguji Signifikansi dengan rumus

Kaidah penghitungan Signifikansi:

Jika  , maka tolak Ho artinya signifikan dan

 , terima Ho artinya tidak signifikan

Dengan taraf signifikan : =0,01 atau  0,05

Carilah nilai  menggunakan tabel t dengan rumus

Langkah 12. Membuat kesimpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1                Hasil Penelitian

4.1.1             Gambaran Umum SMK Pasundan 1 Cimahi

SMK Pasundan Cimahi yang berdiri berdasarkan Izin Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Februari 1977 Nomor 6028/PMK-UL/1977 semula bernama SMEA Pasundan yang berlokasi di Padalarang. Berdasarkan SK Pengurus YPDM Pasundan tanggal 31 Desember 1992 Nomor 70/I.i YPDMP/C/XII/1992, dan rekomendasi Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat No. 183/I02.8h/. MN/1998,  lokasi belajar mengajar SMK Pasundan dipindahkan ke jalan Citeureup 97/A Cimahi yang berlokasi di bekas SGO Pasundan Cimahi, yang pada waktu itu sudah berubah menjadi SMA Pasundan 3 Cimahi  Pada tahun 1999 SMEA Pasundan Cimahi  berubah nama menjadi SMK Pasundan Cimahi.

Pada awal berdirinya SMK Pasundan Cimahi berlokasi di Cimareme di bawah pimpinan Dr. H. Edi Djarkasih sejak tahun 1970- 1993 selanjutnya , SMK Pasundan, berpindah ke Cimahi dan dipimpin oleh Drs. H. E. Komarudin dari tahun 1993-1996 yang kemudian jabatan kepala sekolah ini diteruskan oleh Drs. Dedy .PH, dari tahun 1994 – 1995 dan pada tahun 1995 – 1996 dipimpin oleh Ali Hidayat , BA. sejak tahun 1996 sampai 2005 Jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh Aan Saprani, Bc.Ak, Kemudian sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Juli 2006 Jabatan PLt Kepala Sekolah dipegang  Drs. Djoehana I Widjaksana, PH, yang selanjutnya mulai tahun pelajaran 2006/2007 sampai sekarang Jabatan Kepala Sekolah dipegang oleh Drs. Rusyamsi, M.Pd. Mulai tahun pelajaran 2010 – 2011 SMK Pasundan Cimahi berubah menjadi SMK Pasundan I Cimahi.

SMK Pasundan I Cimahi yang saat ini berjenjang akreditasi A, saat berdiri hanya mempunyai satu Bidang Studi Kealian yaitu Bisnis dan Manajemen dengan satu Program Keahlian yaitu Penjualan ,  yang pada  saat  ini berkembang menjadi tiga Program Keahlian yaitu ; Akuntansi, Administrasi Perkantoran, dan  Pemasaran. Mulai tahun pelajaran 2008 – 2009 SMK Pasundan Cimahi membuka Bidang Studi Keahlian baru yaitu  Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan satu program studi keahlian yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Mulai Tahun Pelajaran 2010/ 2011 SMK Pasundan Cimahi berubah nama menjadi SMK Pasundan 1 Cimahi, karena di Cimahi berdiri SMK pasundan Cimahi 2 dan 3.

Sejak berdiri sampai dengan saat ini SMK Pasundan Cimahi telah meluluskan  lebih dari 10.000 orang siswa yang sebagian besar sudah diserap di dunia kerja. Bidang dunia kerja yang menyerap lulusan SMK Pasundan ini bervariasi mulai dari BUMN, Instansi pemerintah, Industri sampai yang berwirausaha.

Berikut ini gambaran keadaan siswa dan guru di SMK Pasundan 1 Cimahi:

A. Keadaan Siswa SMK Pasundan 1 Cimahi Tahun 2010-2011

Tabel  4.1

Keadaan Siswa Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran

No

Program Keahlian

Jumlah Siswa Tingkat

Jumlah

X

XI

XII

1.

Akuntansi

74

105

75

254

2.

Adm.Perkantoran

79

124

114

317

3.

Penjualan

74

122

67

263

4.

Teknik Komputer & Jaringan

72

80

34

186

Jumlah Keadaan Siswa

299

431

290

1020

B.   Guru dan Pegawai Tata Usaha

Tabel 4.2

Keadaan Guru

No.

N a m a

Pendidikan Tertinggi/              Jurusan

Tugas Mengajar                      Mata Diklat

1

Drs. Rusyamsi S.1/IKIP/Kepelatihan/1984 Penjaskes dan OR

I

NORMATIF    

2

Iyus Darojat, S.Pd.I S.1/STAIN/PAI/2005 Pend.Agama, PPKn

3

Nanang I Solihat,S.Ag S.1/IAIN/B.Arab/1995 Pend.Agama

4

Nunung Nuryamah,S.Ag S.1/UNISBA/PAI/1993 Pend.Agama, BP/BK

5

Aang Syarif Rustaman,S.Pd.I S.1/UNINUS/PAI/2007 Pend.Agama

6

Ai Sukanah,S.Pd S.1/ STKIP/PMPKN/1996 PPKn

7

Dian Sopian, S.Pd S.1/STKIP/PKn/1999 PPKn

8

Ema Lesmawati,S.Pd S.1/UNPAS/PPKn/1999 PPKn,IPA

9

Sri Mulyani,S.Pd S.1/IKIP/B.Indonesia/2002 B.Indonesia

10

Dra.Hani Sumaryani S1/UNINUS/B.Indonesia/1987 B.Indonesia

11

Eti Kurniawati,S.Pd S.1/UNPAS/B.Indonesia/2000 B.Indonesia

12

Heri Nurdiansyah, S.Pd S.1/UNPAS/B.Indonesia/2007 B.Indonesia,Seni Budaya

13

Nenti Erawati, S.Pd S.1/STKIP/B.Indonesia/2008 B.Indonesia

14

Adeh,S.Pd S.1/STKIP/Pendor/2001 Penjaskes dan OR

15

Taufik Firmansyah, S.Pd S.1/STKIP/Penjas/2008 Penjaskes dan OR

16

Drs. Armand S.1/IKIP/Kepelatihan/1986 Penjaskes dan OR

17

Suhana Ningrat, S.Sn S.1/STSI/Seni Teater/2003 Seni Budaya

II

ADAPTIF    

18

Yani Hindasah,S.Pd S.1/STKIP/B.Inggris/1999 B.Inggris

19

Ahmad Solihin, S.Pd S.1/STKIP/B.Inggris/2007 B.Inggris

20

Nunung Suhaeti, S.Pd S.1/IAIN/B.Inggris/2005 B.Inggris

21

Lina Supiatin, S.Pd S.1/UPI/B.Inggris/2001 B.Inggris

22

Ima Nurmayanti,S.Pd S.1/STKIP/Matematika/2001 Matematika

23

Umi Iswanti,S.Si S.1/UNISBA/Matematika/2004 Matematika

24

Rima Damayanti,ST,S.Pd S.1/STKIP/Matematika/2006 Matematika

25

Ati Rosmiati,S.Pd S.1/UNLA/Matematika/1994 Matematika

26

Wulan Indah Pratiwi UPI/Matematika/2009 Matematika

27

Kicky Uceu Wardani, S.Si S.1/UPI/Kimia/2001 KKPI, Fisika, Kimia

28

Yadi Hendradi,A.Md D.3/ AMIK/1999 KKPI, Produktif TKJ

29

Nanang Sariyono, ST S.1/UPI/Teknik Bangunan/2005 KKPI

30

Budi Syarif,S.Pd S.1/UNJANI/MIPA/2006 IPA

31

Drs. Sukandar S.1/IKIP/Fisika/1990 IPA

32

Annisa Yuniarahman,S.Pd S.1/UPI/Pend.Tata Niaga/2008 IPS

33

Iyan Budiaman R,SE S.1//UNINUS/Manajemen/1994 IPS

34

Dedi Haryono, S.Ip S.1/UNJANI/Fisip/2000 IPS

35

Yati Sumiati, S.Pd S.1/UNPAS/Akuntansi/2005 Kewirausahaan, Prod. Ak

36

Drs.Hidayat Supriadi S.1/IKIP/PDU/1991 Kewirausahaan

37

Hj. Tini Mariatini,S.Pd S.1/IKIP/PDU/1994 Kewirausahaan

38

Dra.Tita Siti Nuryati S.1/IKIP/PDU/Adm.Perkantoran/1988 Kewirausahaan

     

III

PRODUKTIF    

39

Ayi Hendayani,SE S1/UNJANI/Akuntansi/1998 Produktif Akuntansi

40

Noor Patriani E,S.Pd S1/UNLA/Akuntansi/1995 Produktif Akuntansi

41

Maria Sari, ST S.1/UPI/Pend.Akuntansi/2007 Produktif Akuntansi

42

Drs.A.Saeful Hidayat S1/IKIP/Ekper/1982 Produktif Akuntansi

43

Dra.Yeni Kartini S1/IKIP/Adpen/1988 Produktif Adm.Perkantoran

44

Dra.Hj.Tita Kospita S1/IKIP/Manajemen/1984 Produktif Adm.Perkantoran

45

Betty Irawati,S.Pd S.1/IKIP/Ekonomi/2000 Produktif Adm.Perkantoran

46

Dra.Kaesih S1/IKIP/Ekper/1984 Produktif Adm.Perkantoran

47

Drs.Djafar S1/IKIP/Manajemen/1983 Produktif Adm.Perkantoran

48

R.Kentias Hariwidodo,S.Pd S1/STKIP/B.Inggris/2005 Produktif Pemasaran

49

Tiktik Kartika,SE S1/UNPAS/Ekonomi/1993 Produktif Perdagangan

50

Furry Detty Nurbakti UPI/Man.Pemasaran Pariwisata Produktif Perdagangan

51

Yudha Hermana Pratama S.1/PASIM/Komp.Informatika/2001 Produktif TKJ

52

Alip Syahrudin, ST,MM S.2/STIE/Manajemen SDM/2007 Produktif TKJ

53

Kicky Uceu Wardani, S.Si S.1/UPI/Kimia/2001 Produktif TKJ

54

Mulyo Sudarso,S.kom. S.1/UNIKOM/Teknik Informatika/2008 Produktif TKJ

IV

MULOK    

55

Dra.Hani Sumaryani S1/UNINUS/B.Indonesia/1987 B.Sunda

56

Drs.Uus Sutisna S1/IKIP/B.Jepang Bahasa jepang

V

BP/BK    

55

Maruti Puput Ismayanti, S.Pd S.1/UNJANI/Psikologi/2008 BP/BK

 

Tabel 4.3

Staf Tata Usaha dan Karyawan

No.

N a m a

Jabatan

PendidikanTertinggi/

Jurusan

1

Leili Malihatun Kepala Tata Usaha MAN/1993

2

Siti Suhaeni Bendaharawan SMEA/1987

3

Noor Zaina Tata Usaha SMAN/1993

4

Lenny Nurnawati Tata Usaha SMAN/1993

5

Yani Aryani Tata Usaha D.1/SEKRETARIS/1990

6

Yani Mulyani Pustakawan SMK/Man.Bisnis/2000

7

Lukman Adiputra Pemb. Bendahara SMEAN/1964

8

Iyus Yusman Caraka SD/1970

9

Abdul Adjid Caraka SD/1991

10

Yayan Tarkaya Caraka KPG/1986

11

Karsinah Caraka SD

12

Muhamad Satpam SD/1957

13

Yusup Caraka MA/2003

  1. STRUKTUR ORGANISASI SMK PASUNDAN 1 CIMAHI

KEPALA  SEKOLAH

Drs.RUSYAMSI,M.Pd.

KEPALA  TATA USAHA

LEILY MALIHATUN

 

WKS. KURIKULUM

SRI MULYANI,S.Pd.

 

WKS. KESISWAAN

ADEH,S.Pd.

 

WKS. HUMAS/HUBID

TIKTIK KARTIKA,S.E.

 

STAF. KURIKULUM

Dra.YENI KARTINI

PKS KESISWAAN:

Drs. ARMAND

Drs.MOCH.RAMDAN

DEDI, S.Pd.

 

 

PEMBINA OSIS

TAUFIQ F. S.Pd.

STAF.PEMB. OSIS

SUHANA NINGRAT,S.SN

KOORD.BP/BK

NUNUNG N.,S.Ag.

STAFF.  BP/ BK

IYUS DAROJAT,S.Pd.I

KETUA K.K.TKJ

ALIF,SPd. M.M.

KETUA K.K.PEMAS

R.KENTIAS H.,S.Pd

KETUA K.K.AKUN.

AYI  H. ,S.E.

KETUA K.K.ADM.PERK.

BETTY IRAWATI,S.Pd.

WALI KELAS

SISWA

Bagan  4.1

Struktur Organisasi SMK Pasundan 1 Cimahi

  1. Visi dan Misi

SMK Pasundan 1 Cimahi mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

 Visi : “ Menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang mudah mendapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya pada masa kini maupun masa yang akan datang sejalan dengan perkembangan IPTEK.”

  1. Tahun 2010 terunggul di Kota Cimahi
  2. Tahun 2015 terunggul di wilayah Priangan Barat
  3. Tahun 2020 terunggul di Jawa Barat

Misi: Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di sekolah dan di luar sekolah dalam upaya mewujudkan sekolah yang mandiri, menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha dan berorientasi pada dunia kerja sesuai dengan perkembangan IPTEK melalui pola Pendidikan Sistem Ganda sehingga  :

  1. dapat diterima oleh DU/DI
  2. mampu  berdikari
  3. dapat melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi.

4.1.2        Profil Responden

Seperti yang telah digambarkan di atas bahwa SMK Pasundan 1 Cimahi memiliki empat kompetensi keahlian/ program keahlian, salah satu di antaranya adalah kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran.

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran merupakan salah satu Kompetensi Keahlian yang paling banyak diminati siswa yang masuk ke SMK Pasundan 1 Cimahi. Hal ini terbukti dengan jumlah siswa yang memilih Kompetensi Keahlian tersebut setiap tahunnya selalu tinggi dibandingkan Kompetensi Keahlian yang lainnya.

Minat siswa memilih Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran disebabkan jenjang profesi lulusannya sebagai tenaga sekretaris. Selain itu Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran menawarkan dunia kerja yang menjanjikan, misalnya saja sebagai tenaga staf perkantoran.

Berikut ini gambaran jumlah siswa Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran pada Tahun Pelajaran 2010/ 2011:

Tabel  4.4

Keadaan Siswa Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran

  KELAS  X KELAS  XI KELAS  XII TOTAL
JUMLAH SISWA PER ANGKATAN

80

118

114

312

4.2  Uji Kualitas Data ( Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian )

Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari variabel : Implementasi Pendidikan Sistem ganda ( 22 item ) dan  Kualitas Siswa ( 22 item ).

Agar instrumen penelitian ini layak digunakan instrumen yang akan digunakan terlebih dahulu diujicobakan kepada 25 responden yang akan dijadikan sampel penelitian (populasi)

Melalui pengujian reliabilitas teknik split half nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran adalah reliabel dengan tingkat reliabilitas yang tinggi (koefisien rata-rata di atas 0,8) dengan koefisien internal Spearman Brown sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Sugiyono ( 2008:185) yang menyatakan bahwa batas minimum reliabilitas yang dapat diterima adalah koefisien positif

Reliabilitas untuk kuesioner masing-masing variabel disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5  Reliabilitas

 

Variabel/subvariabel

 

 

Reliabilitas

 

Kriteria

Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (X)

Kualitas Siswa (Y)

0,989

0,866

Reliabilitas Tinggi

Reliabilitas Tinggi

     Sumber : Lampiran pengujian validitas reliabilitas

Pengujian tingkat validitas tiap item dipergunakan analisis item, artinya mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Menurut Sugiyono (1999 : 46), item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Persyaratan minimum agar dapat dianggap valid apabila r = 0,3. Sehingga apabila korelasi antar item dengan skor total kurang dari 0,3 maka item dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

Adapun hasil uji coba mengenai tingkat validitas butir pertanyaan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6  Hasil Validitas Item Implementasi

  Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (X)

No Item

Tk Validitas

Keterangan

X_1

0,725

Valid

X_2

0,679

Valid

X_3

0,744

Valid

X_4

0,648

Valid

X_5

0,579

Valid

X_6

0,573

Valid

X_7

0,707

Valid

X_8

0,721

Valid

X_9

0,576

Valid

X_10

0,390

Valid

X_11

0,599

Valid

X_12

0,580

Valid

X_13

0,683

Valid

X_14

0,597

Valid

X_15

0,771

Valid

X_16

0,679

Valid

X_17

0,744

Valid

X_18

0,648

Valid

X_19

0,616

Valid

X_20

0,573

Valid

X_21

0,707

Valid

X_22

0,598

Valid

   Sumber : Lampiran pengujian validitas reliabilitas

Tabel 4.7  Hasil Validitas Item Variabel Kualitas Siswa (Y)

No Item

Tk Validitas

Keterangan

X_1

0,611

Valid

X_2

0,321

Valid

X_3

0,756

Valid

X_4

0,640

Valid

X_5

0,573

Valid

X_6

0,630

Valid

X_7

0,533

Valid

X_8

0,593

Valid

X_9

0,591

Valid

X_10

0,466

Valid

X_11

0,614

Valid

X_12

0,557

Valid

X_13

0,481

Valid

X_14

0,552

Valid

X_15

0,543

Valid

X_16

0,323

Valid

X_17

0,400

Valid

X_18

0,503

Valid

X_19

0,621

Valid

X_20

0,582

Valid

X_21

0,520

Valid

X_22

0,441

Valid

    Sumber : Lampiran pengujian validitas reliabilitas

Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7, diperoleh infromasi mengenai tingkat validitas item mana saja yang dinyatakan valid dan digunakan untuk penelitian.  Hasil pengujian secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Rekapitulasi tingkat validitas item pertanyaan instrumen penelitian disajikan dalam tabel 4.8. berikut :

Tabel 4.8

Rekapitulasi Hasil Uji Coba Item Pertanyaan Instrumen

QUESINOER/VARIABEL

VALID

TIDAK VALID

TOTAL

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Implementasi  Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (X)

22

100

-

-

22

100

Kualitas Siswa (Y)

22

100

-

-

22

100

   Sumber : Lampiran pengujian validitas reliabilitas

Dari tabel tersebut di atas, ternyata seluruh item pernyataan (100%) merupakan item terpilih (valid).

 

4.3        Hasil  Analisis dan Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian. Secara garis besar variabel penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu variabel independent ( variabel bebas ) dan variabel devenden ( variabel terikat ). Karena dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dan dijelaskan dalam kedudukan yang sama.

Oleh karena itu pembahasan hasil penelitian akan diawali dengan variabel bebas, Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Sistem Ganda dan Kualitas Siswa SMK.

4.3.1    Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

Bagian ini akan menguraikan bagaimana gambaran Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan kategori: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat dari pendapat responden sebagai berikut:

Tabel 4.9

Pendapat responden mengenai siswa yang akan melaksanakan Pendidikan

Sistem Ganda (PSG) harus diberikan penjelasan tentang kebijakan program PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

94

470

82.46

4

Setuju

11

44

9.65

3

Ragu-ragu

5

15

4.39

2

Tidak Setuju

4

8

3.50

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel   4.9 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori komunikasi dalam pemberian penjelasan tentang kebijakan program PSG di SMK Pasundan 1 Cimahi sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4.10

Pendapat responden mengenai sekolah mengundang Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI) untuk mensosialisasikan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

52

260

45.61

4

Setuju

53

212

46.49

3

Ragu-ragu

6

18

5.26

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori komunikasi di SMK Pasundan 1 Cimahi dalam sosialisasi PSG dengan pihak DU/ DI sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.11

Pendapat responden mengenai sebelum PSG siswa dibekali praktik perkantoran di sekolah

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

94

470

82.46

4

Setuju

14

56

12.28

3

Ragu-ragu

5

15

4.39

2

Tidak Setuju

1

2

0.88

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.11 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori komunikasi dalam pemberian pembekalan praktik perkantoran untuk siswa SMK Pasundan 1 Cimahi yang akan melakukan PSG sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.12

Pendapat responden mengenai pengembangan model kerja sama dalam pelaksanaan PSG dengan pihak DU/DI

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

80

400

70.18

4

Setuju

22

88

19.30

3

Ragu-ragu

11

33

9.65

2

Tidak Setuju

1

2

0.88

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.12 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori komunikasi dalam pengembangan model kerja sama dengan pihak DU/ DI dalam pelaksanaan PSG di SMK Pasundan 1 Cimahi sudah berjalan dengan  baik.

Tabel 4.13

Pendapat responden mengenai pembekalan sebagai persiapan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

94

470

82.46

4

Setuju

11

44

9.65

3

Ragu-ragu

6

18

5.26

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.13 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori komunikasi dalampemberian pembekalan kepada siswa SMK Pasundan 1 Cimahi sebelum melaksanakan PSG sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.14

Pendapat responden mengenai sekolah bersama dengan DU/Di menetapkan media komunikasi untuk mempermudah komunikasi selama PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

67

335

58.77

4

Setuju

33

132

28.95

3

Ragu-ragu

12

36

10.53

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.14 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori komunikasi dalam kerja sama sekolah dengan pihak DU/ DI untuk menetapkan media komunikasi yang digunakan dalam mempermudah komunikasi selama PSG berlangsung sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.15

Pendapat responden mengenai pembimbing PSG memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan program

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

55

275

48.25

4

Setuju

50

200

43.86

3

Ragu-ragu

3

9

2.63

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  15 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori sumber daya guru pembimbing PSG di SMK Pasundan 1 Cimahi memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan program kepada siswa

Tabel 4.16

Pendapat responden mengenai penetapan pelaksanaan PSG disesuaikan dengan latar belakang bidang keahlian siswa

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

82

410

71.93

4

Setuju

22

88

19.30

3

Ragu-ragu

10

30

8.77

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.16 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori sumber daya dalam penentuan guru pembimbing PSG di SMK Pasundan 1 Cimahi sudah dilaksanakan sesuai latar belakang keahlian guru tersebut.

Tabel 17

Pendapat responden mengenai motivasi yang tinggi dimiliki pembimbing selama mendampingi siswa dalam pelaksanaan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

43

215

37.72

4

Setuju

52

208

45.61

3

Ragu-ragu

17

51

14.91

2

Tidak Setuju

1

2

0.88

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.17 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori sumber daya guru pembimbing di SMK Pasundan 1 Cimahi memiliki motivasi yang tinggi.

Tabel 4.18

Pendapat responden mengenai pembimbing siswa memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan masalah siswa

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

78

390

68.42

4

Setuju

24

96

21.05

3

Ragu-ragu

12

36

10.53

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.18 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori sumber daya guru pembimbing di SMK Pasundan 1 Cimahi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi siswa sudah dalakukan dengan baik.

Tabel 4.19

Pendapat responden mengenai pembimbing memiliki kemampuan yang baik dalam mengarahkan siswa

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

74

370

64.91

4

Setuju

26

104

22.81

3

Ragu-ragu

10

30

8.77

2

Tidak Setuju

1

2

0.88

1

Sangat Tidak Setuju

3

3

2.63

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.19 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori sumber daya guru pembimbing di SMK Pasundan 1 Cimahi memiliki kemampuan yang baik dalam mengarahkan siswanya.

Tabel 4.20

Pendapat responden mengenai orang tua siswa ikut mendukung program PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

47

235

41.23

4

Setuju

56

224

49.12

3

Ragu-ragu

10

30

8.77

2

Tidak Setuju

1

2

0.88

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.20 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori sumber daya  dalam dukungan orang tua siswa di SMK Pasundan 1 Cimahi terhadap pelaksanaan kebijakan dipandang cukup baik.

Tabel 4.21

Pendapat responden mengenai sekolah dan DU/DI menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

55

275

48.25

4

Setuju

45

180

39.47

3

Ragu-ragu

10

30

8.77

2

Tidak Setuju

3

6

2.63

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.21 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori sumber daya dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan selama pelaksanaan PSG sudah diberikan dengan baik.

Tabel 4.22

Pendapat responden mengenai sekolah menginformasikan kepada siswa tentang tata tertib yang harus dilaksanakan selama PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

60

300

52.63

4

Setuju

37

148

32.46

3

Ragu-ragu

15

45

13.16

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.22 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori disposisi dalam menginformasikan tata tertib selama pelaksanaan PSG sudah dilaksanakan pihak sekolah dengan baik.

Tabel 4.23

Pendapat responden mengenai sekolah dan DU/DI menunjuk dan menetapkan pembimbing siswa selama melaksanakan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

55

275

48.25

4

Setuju

39

156

34.21

3

Ragu-ragu

20

60

17.54

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.23 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori disposisi dalam penetapan pembimbing siswa SMK Pasundan 1 Cimahi yang akan melaksanakan PSG sudah dilaksanakan cukup baik.

Tabel 4.24

Pendapat responden mengenai sekolah memberikan kewenangan penuh kepada DU/DI dalam pelaksanaan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

51

255

44.74

4

Setuju

38

152

33.33

3

Ragu-ragu

18

54

15.79

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

2

2

1.75

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.24 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori disposisi dalam pendelegasian kewenangan secara penuh diberikan pihak sekolah kepada pihak DU/ DI.

Tabel 4.25

Pendapat responden mengenai pembimbing siswa secara berkala melakukan evaluasi

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

56

280

49.12

4

Setuju

32

128

28.07

3

Ragu-ragu

21

63

18.42

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.25 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori disposisi mengenai pengawasan dan evaluasi siswa yang sedang melaksanakan PSG sudah dilaksanakan guru pembimbing dengan baik.

Tabel 4.26

Pendapat responden mengenai sekolah menyusun struktur organisasi kelompok kerja PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

28

140

24.56

4

Setuju

66

264

57.89

3

Ragu-ragu

15

45

13.16

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.26 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori struktur birokrasi di SMKPasundan 1 Cimahi sudah dibuat dengan jelas.

Tabel 4.27

Pendapat responden mengenai DU/DI menetapkan aturan yang jelas tentang keselamatan kerja

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

57

285

50.00

4

Setuju

38

152

33.33

3

Ragu-ragu

15

45

13.16

2

Tidak Setuju

4

8

3.51

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.27 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori struktur birokrasi dalam masalah aturan keselamatan kerja sudah diterapkan pihak DU/ DI dengan jelas.

Tabel 4.28

Pendapat responden mengenai pembimbing memberitahu siswa tata tertib dan aturan dalam kegiatan PSG di tempat praktik

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

70

350

61.40

4

Setuju

25

100

21.93

3

Ragu-ragu

17

51

14.91

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.28 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori struktur birokrasi mengenai tata tertib dan aturan PSG di DU/ DI sudah diterapkan dengan baik.

Tabel 4.29

Pendapat responden mengenai siswa mendapatkan Raport Skill Journal kegiatan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

69

345

60.53

4

Setuju

45

180

39.47

3

Ragu-ragu

0

0

0.00

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.29 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori struktur birokrasi  menyatakan bahwa semua siswa yang melaksanakan PSG mendapatkan   Raport Skill Journal .

Tabel 4.30

Pendapat responden mengenai petunjuk pelaksanaan PSG di tempat kerja/  praktik terlebih dahulu diberitahukan kepada siswa

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

70

350

61.40

4

Setuju

25

100

21.93

3

Ragu-ragu

14

42

12.28

2

Tidak Setuju

4

8

3.51

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.30 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dari kategori struktur birokrasi dalam petunjuk pelaksanaan PSG di SMK Pasundan 1 Cimahi sudah dijelaskan sebelumnya kepada siswa.

4.3.2      Kualitas Siswa SMK Pasundan 1 Cimahi

Bagian ini akan menguraikan bagaimana gambaran kualitas siswa SMK Pasundan 1 Cimahi, dilihat dari kategori: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.31

Pendapat responden mengenai selalu memahami dalam melaksanakan seluruh pekerjaan kantor sesuai prosedur yang benar

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

71

355

62.28

4

Setuju

24

96

21.05

3

Ragu-ragu

15

45

13.16

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

2

2

1.75

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.31 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK  pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek pekerjaan kantor sudah dipahami siswa dengan baik.

Tabel 4.32

Pendapat responden mengenai kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal untuk menginventarisir perbedaan-perbedaan pendekatan manajemen perkantoran

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

43

215

37.72

4

Setuju

51

204

44.74

3

Ragu-ragu

17

51

14.91

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.32 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek penyelesaian soal-soal untuk menginventarisir perbedaan-perbedaan pendekatan manajemen perkantoran mampu dilakukan siswa dengan baik.

Tabel 4.33

Pendapat responden mengenai kemampuan menerima dan menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai rencana dengan kreativitas serta daya nalar pegawai merupakan cermin kemampuan pegawai

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

56

280

49.12

4

Setuju

44

176

38.60

3

Ragu-ragu

14

42

12.28

2

Tidak Setuju

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.33 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek pengerjaan tugas mampu diselesaikan tepat waktu sesuai rencana.

Tabel 4.34

Pendapat responden mengenai penyelesaian tugas dilakukan secara efektif dengan hasil yang optimal

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

54

270

47.37

4

Setuju

44

176

38.60

3

Ragu-ragu

10

30

8.77

2

Tidak Setuju

4

8

3.51

1

Sangat Tidak Setuju

2

2

1.75

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.34 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek pengerjaan tugas mampu dilakukan dengan efektif dengan hasil yang oftimal.

Tabel 4.35

Pendapat responden mengenai mampu mengelola dan mengolah dokumen kantor dengan baik

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

60

300

52.63

4

Setuju

49

196

42.98

3

Ragu-ragu

5

15

4.39

2

Tidak Setuju

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.35 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek pengerjaan tugas pengelolaan dokumen kantor mampu diselesaikan dengan baik.

Tabel 4.36

Pendapat responden mengenai kemampuan mengendalikan surat dengan prosedur yang benar

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

70

350

61.40

4

Setuju

30

120

26.32

3

Ragu-ragu

14

42

12.28

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju                      0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.36 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek pengendalian surat mampu dilakukan dengan prosedur yang benar.

Tabel 4.37

Pendapat responden mengenai aktivitas kantor selalu dilakukan dengan teliti dan tepat

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

82

410

71.93

4

Setuju

22

88

19.30

3

Ragu-ragu

9

27

7.89

2

Tidak Setuju

1

2

0.88

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.37 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek aktivitas kantor mampu dilakukan dengan teliti dan benar.

Tabel 4.38

Pendapat responden mengenai bekerja sesuai prosedur dengan menerapkan sistem kerja yang benar

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

68

340

59.65

4

Setuju

30

120

26.32

3

Ragu-ragu

13

39

11.40

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

1

1

0.88

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.38 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi pengetahuan dalam aspek penerapan sistem kerja mampu dilakukan dengan prosedur yang benar.

Tabel 4.39

Pendapat responden mengenai tanggap terhadap permasalahan dan selalu mencari jawaban dalam memecahkan permasalahan adalah ciri pegawai yang aktif

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

62

310

54.39

4

Setuju

32

128

28.07

3

Ragu-ragu

15

45

13.16

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.39 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek penyelesaian masalah pekerjaan kantor mampu diselesaikan dengan baik.

Tabel  4.40

Pendapat responden mengenai displin dan tepat waktu sebagai upaya penerapan budaya di tempat kerja

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

72

360

63.16

4

Setuju

27

108

23.68

3

Ragu-ragu

15

45

13.16

2

Tidak Setuju

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.40 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek penerapan budaya disiplin dan tepat waktu di tempat kerja sudah dilaksanakan sesuai aturan

Tabel 4.41

Pendapat responden mengenai teliti dan tepat dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kantor dalam hubungan organisasi di tempat praktik

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

57

285

50.00

4

Setuju

45

180

39.47

3

Ragu-ragu

7

21

6.14

2

Tidak Setuju

5

10

4,39

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.41 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kantor mampu dilakukan siswa dengan baik.

Tabel 4.42

Pendapat responden mengenai sikap selalu berhati-hati dalam setiap pekerjaan pada saat kerja sebagai bentuk kemampuan menjalankan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

55

275

48.25

4

Setuju

50

200

43.86

3

Ragu-ragu

8

24

7.02

2

Tidak Setuju

1

2

0.88

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.43 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sudah diterapkan dengan baik.

Tabel 4.44

Pendapat responden mengenai kerja sama tim/ kelompok selalu dilakukan dalam melaksanakan PSG

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

50

250

43.86

4

Setuju

44

176

38.60

3

Ragu-ragu

11

33

9.65

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

4

4

3.51

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.45 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek kerja sama tim/ kelompok mampu dilakukan dengan baik.

Tabel 4.46

Pendapat responden mengenai berkomunikasi dengan sesama dijalin dengan harmonis dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

69

345

60.53

4

Setuju

40

160

35.09

3

Ragu-ragu

5

15

4.39

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.46 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek berkomunikasi dengan sesama mapu dijalankan dengan harmonis dan menyenangkan.

Tabel 4.47

Pendapat responden mengenai sikap keingintahuan, semangat kerja, dan motivasi yang tinggi merupakan bentuk sikap mental seorang pegawai yang produktif

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

75

375

65.79

4

Setuju

29

116

25.44

3

Ragu-ragu

5

15

4.39

2

Tidak Setuju

3

6

2.63

1

Sangat Tidak Setuju

2

2

1.75

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.47 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek semangat kerja dan motivasi yang tinggi mampu ditunjukkan dengan baik.

Tabel 4.48

Pendapat responden mengenai sikap bermalas-malasan, tak acuh terhadap lingkungan, bukan merupakan bagian penting dari sikap pegawai

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

53

265

46.49

4

Setuju

38

152

33.33

3

Ragu-ragu

18

54

15.79

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

5

5

4.39

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.48 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap malas dan tak acuh terhadap lingkungan sekitar bukan merupakan sikap yang ditunjukkan siswa.

Tabel 4.49

Pendapat responden mengenai selalu berpenampilan rapi dan menarik adalah cermin dari seorang pegawai yang baik

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

69

345

60.53

4

Setuju

35

140

30.70

3

Ragu-ragu

7

21

6.14

2

Tidak Setuju

3

6

2.63

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.49 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi sikap dalam aspek penampilan mampu dilakukan dengan rapi dan menarik.

Tabel 4.50

Pendapat responden mengenai pemanfaatan waktu dan penyelesaian tugas dilakukan sesuai jadwal dengan capaian sesuai sasaran

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

68

340

59.65

4

Setuju

39

156

34.21

3

Ragu-ragu

5

15

4.39

2

Tidak Setuju

2

4

1.75

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.50  di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi keterampilan dalam aspek penyelesaian tugas mampu dilakukan dengan tepat waktu dengan mencapai sasaran yang diinginkan.

Tabel 4.51

Pendapat responden mengenai mampu memperbaiki kesalahan pekerjaan yang dilakukan sebagai cermin pegawai yang kreatif

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

68

340

59.65

4

Setuju

31

124

27.19

3

Ragu-ragu

10

30

8.77

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.51 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi keterampilan dalam aspek penyelesaikan kesalahan dalam melaksanakan tugas mampu diselesaikan dengan baik.

Tabel 4.52

Pendapat responden mengenai kemampuan mengoperasikan peralatan dan mesin kantor dengan baik

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

68

340

59.65

4

Setuju

31

124

27.19

3

Ragu-ragu

15

45

13.16

2

Tidak Setuju

0

0

0.00

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel  4.52 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi keterampilan dalam aspek pengoperasian peralatan dan mesin kantor mampu dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.53

Pendapat responden mengenai keceriaan dalam bekerja dan tidak mempersulit diri dalam mengerjakan tugas sebagai cermin semangat kerja pegawai

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

48

240

42.11

4

Setuju

51

204

44.74

3

Ragu-ragu

10

30

8.77

2

Tidak Setuju

5

10

4.39

1

Sangat Tidak Setuju

0

0

0.00

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.53 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi keterampilan dalam aspek penyelesaian tugas mampu dilaksanakan dengan semangat yang tinggi.

Tabel 4.54

Pendapat responden mengenai penanganan sendiri perbaikan ringan pada peralatan kantor yang terjadi selama praktik merupakan bentuk kreativitas pegawai

Pendapat

Frekuensi

Skor

Prosentase

5

Sangat Setuju

42

210

36.84

4

Setuju

58

232

50.88

3

Ragu-ragu

7

21

6.14

2

Tidak Setuju

4

8

3.51

1

Sangat Tidak Setuju

3

3

2.63

Jumlah

114

100 %

Sumber : data kuesioner, diolah

Berdasarkan tabel 4.54 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat positif. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas siswa SMK pasundan 1 Cimahi terhadap dimensi keterampilan dalam aspek penanganan perbaikan ringan peralatan kantor mampu dilakukan sendiridengan baik.

4.3.3      Statistik Deskriptif

Hasil perhitungan rata-rata dan simpangan baku   setiap variable diperoleh hasil sebagai    berikut :

Tabel 4.55

Descriptive Statistics

 

N

Mean

Std. Deviation

Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

114

4.4119

.19020

Kualitas Siswa

114

4.3892

.26875

Valid N (listwise)

114

                        Sumber : Hasil perhitungan statistik

Tabel 4.55 di atas menunjukkan skor rata-rata variabel Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda lebih tinggi dibandingkan Kualitas Siswa. Tabel di atas juga menginformasikan bahwa variabel Kualitas Siswa mempunyai variasi lebih tinggi dibandingkan variabel Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda. Artinya dalam kondisi yang sebenarnya banyak siswa yang mempunyai kualitas yang tinggi, tetapi juga banyak diantara mereka yang mempunyai kualitas yang rendah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai makna hasil perhitungan statistik deskriptif di atas, selanjutnya dibandingkan dengan tabel kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian pada masing-masing variabel yang diteliti. Model yang dipakai mengadaptasi model tentang pengontrolan kualitas (J.Supranto, 2001) sebagai berikut :

Tabel 4.56

Kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian

Rata-rata Skor

Penafsiran

4,2 – 5,0

Sangat Baik/Sangat Tinggi

3,4 – 4,1

Baik/Tinggi

2,6 – 3,3

Cukup Baik/CukupTinggi

1,8 – 2,5

Buruk/Rendah

1,0  – 1,7

Sangat Buruk/Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif dibandingkan dengan kriteria di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.57

Kriteria Ketercapaian Skor tiap Variabel

Variabel

Rata-rata

Kriteria

Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

4.4119

Sangat baik

Kualitas Siswa

4.3892

Sangat Baik

            Sumber : Kuesioner diolah

            Berdasarkan tabel  di atas, telihat bahwa semua variabel dikategorikan sangat tinggi.

4.3.4     Pengujian Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa SMK Pasundan 1 Cimahi

4.3.4.1  Hubungan antar Variabel

Berikut ini dikemukakan hasil pengolahan data mengenai keterkaitan antar variabel yang diteliti, seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.58

Correlations

   

Komunikasi

Sumber Daya

Disposisi

Struktur Birokrasi

Kualitas Siswa

Komunikasi Pearson Correlation

1

.103

.029

.115

.434**

Sig. (2-tailed)

.277

.757

.224

.000

N

114

114

114

114

114

Sumber Daya Pearson Correlation

.103

1

.174

.357**

.392**

Sig. (2-tailed)

.277

.064

.000

.000

N

114

114

114

114

114

Disposisi Pearson Correlation

.029

.174

1

-.007

.270**

Sig. (2-tailed)

.757

.064

.941

.004

N

114

114

114

114

114

Struktur Birokrasi Pearson Correlation

.115

.357**

-.007

1

.357**

Sig. (2-tailed)

.224

.000

.941

.000

N

114

114

114

114

114

Kualitas Siswa Pearson Correlation

.434**

.392**

.270**

.357**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.004

.000

N

114

114

114

114

114

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : hasil perhitungan SPSS 17

Korelasi menunjukkan indikasi awal adanya hubungan antar variabel. Dari hasil perhitungan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen dengan model 2-tailed atau dua sisi diperoleh :

-          Hubungan antara Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan Kualitas Siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0,434. Hubungan tersebut signifikan, dimana sig.= 0,000 > 0,05. Maka Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berhubungan positif signifikan dengan Kualitas Siswa Jika Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda lebih baik maka kualitas siswa juga akan lebih baik, sebaliknya setiap penurunan kualitas Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda, akan menurunkan kualitas siswa.

-          Hubungan antara Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan Kualitas Siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0,392. Hubungan tersebut signifikan, dimana sig.= 0,000 > 0,05. Maka Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berhubungan positif signifikan dengan Kualitas Siswa. Setiap kenaikan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda akan menaikan Kualitas Siswa, sebaliknya setiap penurunan Sumber Daya, akan menurunkan Kualitas Siswa.

-          Hubungan antara Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan Kualitas Siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0,270 Hubungan tersebut signifikan, dimana sig.= 0,004 < 0,05. Maka Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berhubungan positif signifikan dengan Kualitas Siswa Setiap kenaikan Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda akan menaikan Kualitas Siswa, sebaliknya setiap penurunan Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda, akan menurunkan Kualitas Siswa.

-          Hubungan antara Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan Kualitas Siswa memiliki koefisien korelasi sebesar 0,357 Hubungan tersebut signifikan, dimana sig.= 0,000 < 0,05. Maka Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berhubungan positif signifikan dengan Kualitas Siswa. Setiap kenaikan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda akan menaikan Kualitas Siswa, sebaliknya setiap penurunan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda, akan menurunkan Kualitas Siswa.

Hubungan yang paling erat adalah hubungan antara Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan Kualitas Siswa dengan derajat hubungan yang sedang (korelasi diantara 0,400 – 0,599), sedangkan hubungan   paling  lemah adalah hubungan antara Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan Kualitas Siswa (korelasi aintara 0,200 – 0,399).

4.3.4.2   Metode Sucsesive Interval

Berikut ini adalah perhitungan MSI untuk item nomor 1 utuk variabel Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (X) :

No

Skor

Frekuensi

Proporsi

Proporsi Kumulatif

Density

Nilai Z

Skala Interval

1

2

4

0.035088

0.035088

0.077429

-1.81078

1

 

3

5

0.04386

0.078947

0.147183

-1.41219

1.616322

 

4

11

0.096491

0.175439

0.258185

-0.93289

2.056348

 

5

94

0.824561

1

0

 

3.519843

Cara mencari :

x2 =   (-2,2067 + 3,2067 = 1)

x3 =   (-1,59041 + 3,2067 = 1,615)

x4 =   (-1,15038 + 3,2067 = 2,055)

x5 =   (0,313118+ 3,2067 = 3,519)

 

4.3.4.3   Pengujian Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan regresi melalui software SPSS 17, diperoleh hasil sebagai berikut :

                        Y = -0.053 + 0,366X1+2,05X2+0,257X3+0,231X4

Dimana :

Y         = Kualitas Siswa

X1       = Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

X2       = Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

X3       = Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

X4      = Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda

Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Komuniksai  dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda  1 satuan, maka akan meningkatkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,366. Sebaliknya setiap penurunan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda 1 satuan, maka akan menurunkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,366. Setiap peningkatan Sumber Daya  dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda  1 satuan, maka akan meningkatkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,205. Sebaliknya setiap penurunan Sumber Daya  dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda 1 satuan, maka akan menurunkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,205. Setiap peningkatan Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda  1 satuan, maka akan meningkatkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,257. Sebaliknya setiap penurunan Disposisi  dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda 1 satuan, maka akan menurunkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,257. Setiap peningkatan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda  1 satuan, maka akan meningkatkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,231. Sebaliknya setiap penurunan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda 1 satuan, maka akan menurunkan (karena nilainya positif) Kualitas Siswa sebesar 0,231. Pengaruh Komuniksai  dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dengan Kualitas Siswa paling tinggi dibandingkan pengaruh variable lainnya.

            Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda  terhadap Kualitas Siswa perlu dilakukan pengujian statistik. Maka untuk mengujinya akan menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut :

  1. 1.        Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Untuk menguji pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa, digunakan hipotesis sebagai berikut :

   H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0 : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa
    H1 : H0 : β1,β2,β3,β4 ≠ 0 : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa.

         Dengan kriteria uji : tolak H0 jika F hitung > F tabel atau sig (probability) < 0,05.

Tabel 4.61

Hasil Pengujian Simultan Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa

ANOVAb

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1 Regression

4.278

4

1.069

17.929

.000a

Residual

6.502

109

.060

Total

10.780

113

a. Predictors: (Constant), Struktur Birokrasi, Disposisi, Komunikasi, Sumber Daya
b. Dependent Variable: Kualitas Siswa

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 17

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan harga-harga koefisien regresi. Hasil perhitungan (pada lampiran) menunjukkan nilai F hitung adalah 17,929. Dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (degree of freedom) df1 = 4 dan df2 (n-k-1)=114 – 4 – 1 = 109 dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 2,45.

Oleh karena F hitung > F tabel (17,929> 2,45) dan probablity = 0,000 < 0,05(5%), maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan (serempak) Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa.

  1. 2.        Pengujian Secara Parsial
  2. Pengaruh Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa.

Untuk menguji pengaruh Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa, digunakan hipotesis sebagai berikut :

   H0 : β1 = 0 : Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa
    H1 : β1 ≠ 0 : Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa

Dengan kriteria uji : tolak H0 jika nilai sig. < 0,05 (5%) atau  t (1) hitung > t tabel dan menerima H0 jika nilai sig. > 0,05 (5%) atau  t (1) hitung < t tabel

Tabel 4.62

Hasil Pengujian Parsial Pengaruh Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa

Koefisien regresi

t hitung

t tabel

Sig (Probability)

Kesimpulan

0,366

5,024

1,988

0,000

Ho ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 17

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan harga-harga koefisien regresi. Hasil perhitungan (pada lampiran) menunjukkan nilai t hitung adalah 5,024. Dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (degree of freedom)  = n-k-1 atau 114 – 4 – 1 = 109 dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,988.

Oleh karena t hitung > t tabel (5,024> 1,988) dan probablity = 0,000 < 0,05(5%), maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa.

  1. Pengaruh Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa.

Untuk menguji pengaruh Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa, digunakan hipotesis sebagai berikut :

   H0 : β2 = 0 : Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa
    H1 : β2 ≠ 0 : Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa

Dengan kriteria uji : tolak H0 jika nilai sig. < 0,05 (5%) atau  t (2) hitung > t tabel dan menerima H0 jika nilai sig. > 0,05 (5%) atau  t (2) hitung < t tabel

Tabel 4.63

Hasil Pengujian Parsial Pengaruh Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa

Koefisien regresi

t hitung

t tabel

Sig (Probability)

Kesimpulan

0,205

2,856

1,988

0,005

Ho ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 17

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan harga-harga koefisien regresi. Hasil perhitungan (pada lampiran) menunjukkan nilai t hitung adalah 2,856. Dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (degree of freedom)  = n-k-1 atau 114 – 4 – 1 = 109 dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,988.

Oleh karena t hitung > t tabel (2,856 > 1,988) dan probablity = 0,005 < 0,05(5%), maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa.

  1. Pengaruh Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa.

Untuk menguji pengaruh Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa, digunakan hipotesis sebagai berikut :

   H0 : β3 = 0 : Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa
    H1 : β3 ≠ 0 : Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa

Dengan kriteria uji : tolak H0 jika nilai sig. < 0,05 (5%) atau  t (3) hitung > t tabel dan menerima H0 jika nilai sig. > 0,05 (5%) atau  t (3) hitung < t tabel

Tabel 4.64

Hasil Pengujian Parsial Pengaruh Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa

Koefisien regresi

t hitung

t tabel

Sig (Probability)

Kesimpulan

0,157

2,902

1,988

0,004

Ho ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 17

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan harga-harga koefisien regresi. Hasil perhitungan (pada lampiran) menunjukkan nilai t hitung adalah 2,902. Dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (degree of freedom)  = n-k-1 atau 114 – 4 – 1 = 109 dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,988.

Oleh karena t hitung > t tabel (2,902 > 1,988) dan probablity = 0,004 < 0,05(5%), maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa.

  1. Pengaruh Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa.

Untuk menguji pengaruh Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa, digunakan hipotesis sebagai berikut :

   H0 : β4 = 0 : Sturktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa
    H1 : β4 ≠ 0 : Sturktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa

Dengan kriteria uji : tolak H0 jika nilai sig. < 0,05 (5%) atau  t (4) hitung > t tabel dan menerima H0 jika nilai sig. > 0,05 (5%) atau  t (4) hitung < t tabel

Tabel 4.64

Hasil Pengujian Parsial Pengaruh Sturktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa

Koefisien regresi

t hitung

t tabel

Sig (Probability)

Kesimpulan

0,231

2,899

1,988

0,005

Ho ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 17

Untuk menguji hipotesis tersebut, diperlukan harga-harga koefisien regresi. Hasil perhitungan (pada lampiran) menunjukkan nilai t hitung adalah 2,899. Dengan tingkat signifikansi (α) = 5 % derajat kebebasan (degree of freedom)  = n-k-1 atau 114 – 4 – 1 = 109 dan pengujian dilakukan dengan dua sisi (2-tiled), di peroleh t tabel sebesar 1,988.

Oleh karena t hitung > t tabel (2,899 > 1,988) dan probablity = 0,005 < 0,05(5%), maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sturktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Siswa.

Koefisien Determinasi (Square Multiple Corelation) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variable independen terhadap perubahan variable dependen. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,397. Nilai tersebut memiliki makna bahwa variasi pada variabel Kualitas Siswa dapat dijelaskan sebesar 39,7% oleh variasi variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda. Sisanya sebesar 61,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.5   Pembahasan

1.  Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di SMK Pasundan 1 Cimahi 

Hasil tanggapan responden tentang implementasi kebijakan Pendidikan Sistem Ganda diperoleh skor rata-rata sebesar 4,4119 (tabel 4.55). Apabila skor tersebut ditransformasikan ke dalam tabel 4.56 tentang Kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di SMK Pasundan 1 Cimahi  dapat dikategorikan Sangat baik. Kondisi seperti ini jelas merupakan hal yang diharapkan oleh berbagai pihak termasuk sekolah (instansi), karena akan berefek kepada kualitas siswa. Pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda ( Dual Based Program) yang dilaksanakan pihak SMK Pasundan I Cimahi adalah  model I dan model III, dimana pembekalan kemampuan produktif di Dunia Usaha dan Dunia Industri dilaksanakan mulai tahun ketiga awal, sedangkan kemampuan dasar kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah dan model III, pembekalan kemampuan produktif dimulai sejak tahun pertama, yaitu untuk menangani kemampuan dasar kejuruan, sedang kemampuan produktif sepenuhnya diberikan pada tahun ketiga di Dunia Usaha dan Dunia Industri. Banyak factor yang dapat mendukung terciptanya Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda yang baik, salah satunya adalah seperti yang dijelaskan oleh Edward III dalam Indiahono (2009:33) bahwa Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

  1. 2.             Kualitas Siswa

Hasil tanggapan responden tentang kualitas siswa SMK Pasundan 1 Cimahi  diperoleh skor rata-rata sebesar 4,3892 (tabel 4.55). Apabila skor tersebut ditransformasikan ke dalam tabel 4.56 tentang kriteria penafsiran variabel penelitian, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kualitas siswa  dapat dikategorikan sangat baik (tinggi). Dengan demikian aspek-aspek perilaku dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor telah dapat diaktualisasikan oleh para siswa SMK Pasundan 1 Cimahi.

  1. 3.             Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Kualitas Siswa SMK Pasundan 1 Cimahi

Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda terhadap kualitas siswa SMK  Pasundan 1 Cimahi baik secara simultan maupun secara parsial dengan resiko kekeliruan 5%, kontribusinya mencapai 39,7%. Hasil penelitan sejalan dengan pendapat Edward (1980) bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yang berperan sebagai penentu pencapaian keberhasilan suatu kebijakan, di antaranya: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Oleh karena itu efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda bergantung pada bagaimana keempat faktor di atas bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika program Pendidikan Sistem Ganda dikelola dengan baik maka tujuan yang diharapkan pemerintah akan mutu lulusan SMK yang memiliki kompetensi profesionalisme tidak akan meleset. Sementara itu Klaumeier, et al dalam Abdul Hadis (2010) menjelaskan secara garis besar ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualita/ mutu proses dan hasil belajar mengajar di kelas, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal berupa: faktor psikologis, sosiologis, dan fisiologis yang ada pada diri siswa dan guru. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor eksternal ialah semua faktor yang mempengaruhi hasil belajar mengajar di kelas selain faktor yang bersumber dari faktor guru dan siswa. Faktor-faktor eksternal tersebut berupa faktor: masukan lingkungan, masukan peralatan, dan masukan eksternal lainnya.

4.3.6 Keterbatasan

Dalam menyelesaikan penelitian di SMK Pasundan 1 Cimahi penulis menghadapi beberapa keterbatasan, sehingga dalam penyajiannya masih banyak kekurangan yang akan ditemui, keterbatasan tersebut diantaranya:

  1. Generalisasinya lemah, dengan kata lain hasil studi ini tidak dapat digeneralisasikan ke lain objek/tempat melainkan hanya dapat digunakan pada SMK Pasundan 1 Cimahi saja. Karenanya untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas generalisasi dengan melakukan penelitian di tempat yang berbeda.
  2. Koefisien determinasi untuk kualitas siswa dinilai kurang, hanya sebesar 37,5%, sehingga terdapat kemungkinan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas siswa. Karenanya untuk penelitian selanjutnya  perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas siswa.

 

TEMUAN-TEMUAN DI LAPANGAN

Berdasarkan penelitian pendahuluan dari pelaksanaan PSG tahun 2009/ 2010 di SMK Pasundan 1 Cimahi, bahwa implementasi kebijakan pendidikan sistem ganda/ PSG dirasa masih belum efektif, penulis menemukan beberapa indikator pernyataan masalah yang timbul dil lapangan. Indikator-indikator masalah tersebut di antaranya sebagai berikut:

  1. Belum efektifnya pengelolaan PSG yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/ DI);
  2. Berdasarkan pemetaan siswa yang melaksanakan PSG ternyata masih banyak tempat praktik yang tidak relevan dengan kompetensi keahlian (jurusan) siswa yang bersangkutan;
  3. Masih kurangnya persiapan dalam pembekalan, mental fisik, etika, ataupun kompetensi dasar yang dilakukan pihak sekolah (jurusan)  sebelum melepaskan siswa PSG;
  4. Belum efektifnya pengawasan pelaksanaan PSG;
  5. Belum efektifnya pemantauan dan penilaian yang dilakukan pihak sekolah maupun pihak DU/ DI terhadap siswa yang melaksanakan PSG;

Uji kualitas data

Mengawali paparan tentang hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu dikemukakan hasil uji veliditas dan reliabilitas angket penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, masalah validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian merupakan hal yang amat kritis. Valid dan tidaknya alat pengumpulan data yang digunakan akan menentukan terhadap kualitas data yang diperoleh. Karena itu, hal yang perlu diketahui sebelum data penelitian diolah dan dianalisa lebih lanjut adalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III, dalam penelitian ini ada 2 variabel yang diteliti, yaitu Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Sistem Ganda dan Kualitas  Siswa SMK. Angket disebarkan pada siswa SMK Pasundan 1 Cimahi.

Angket disebarkan langsung oleh peneliti kepada responden dan setelah diisi langsung  dikumpulkan kembali oleh peneliti. Melalui cara ini diperoleh tingkat pengembalian angket 100 %. Dengan demikian setelah angket terkumpul kemudian kemudian dilakukan tabulasi data ke dalam tabel induk penelitian, selanjutnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas dan hasil selengkapnya dilaporkan dalam lampiran.

 

6 gagasan untuk “Kualitas Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s