Parlemen Yang Ideal

agusMembicarakan tentang parlemen di indonesia, gambaran awal di  benak kita adalah  ketidakjelasan sistem yang di anut oleh pemerintahan kita saat ini. Apakah kita menganut sistem presidensial atau sistem parlementer

Pada umumnya, sistem pemerintahan suatu negara dibedakan menjadi 2 klasifikasi besar, yaitu : sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Klasifikasi sistem pemerintahan antara presidensiil dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Suatu negara disebut menganut sistem pemerintahan parlementer bila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan secara langsung dari badan legislatif.

Pada sistem pemerintahan parlementer, pemerintah yang berperan sebagai eksekutif harus bertanggung jawab kepada parlemen. Sehingga dalam sistem pemerintahan parlementer ini mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. karena selain eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen, menteri serta perdana menteri juga juga harus bertanngung jawab kepada parlemen. Contoh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Belanda, Indoa, australia, dan Malaysia. Bahkan Inggris merupakan negara pertama yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini dan Inggris juga disebut sebagai induk parlemen (mother of parliaments)

Anggota parlemen terdiri dari orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilu. Karena partai politik yang menang dalam pemilu akan mempunyai kekuasaan yang mayoritas dan besar di parlemen. Parlemen akan memilih perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet pun biasanya terdiri dari anggota parlemen itu sendiri. Pada sistem pemerintahan parlementer, kepala negara tidak sekaligus berperan sebagai kepala pemerintahan. Karena perdana menteri berperan sebagai kepala pemerintahaan dan kepala negara dipegang oleh presiden/raja/sultan. Kepala negara hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara karena kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan.

Uniknya pada sistem pemerintahan parlementer ini, walaupun kepala negara tidak mempunyai kewenangan terhadap urusan pemerintahan, namun kepala negara atas saran dari kepala pemerintahan (dalam hal ini, perdana menteri) dapat membubarkan parlemen yang kemudian bisa mnegadakan pemilu lagi untuk embentuk parlemen yang baru. Padahal parlemen dapat membubarkan kabinet dalam pemerintahan perdana menteri. Selain itu, karena anggota kabine juga merupakan anggota parlemen, maka kabinet juga bisa mengendalikan parlemen karena pengaruh mereka (secara perseorangan) yang besar di parlemen dan partai.

Sistem pemerintahan belanda. Sistem pemerintahan parlementer. Negara penganut sistem parlemente presidensial. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan malaysia. Parlementer.

Sistem pemerintahan india. Negara yang menganut sistem parlementer. Sistem pemerintahan parlementer di inggris. Pengertian sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan argentina. Makalah sistem pemerintahan inggris. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Sistem parlementer belanda. Contoh negara parlementer. Sistem parlementer. Sistem pemerintahan negara argentina. Sistem pemerintahan negara malaysia. Sistem pemerintahan parlementer di berbagai negara. Sistem pemerintahan uruguay.

Pengertian parlementer. Induk sistem pemerintahan parlementer. Negara parlementer. Negara negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Negara penganut sistem pemerintahan parlementer. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Sistem parlementer negara inggris. Sistem pemerintahan negara india. Profil negara parlementer. Sistem pemerintahan australia. Sistem pemerintahan negara australia. Negara yang menganut sistem presidensial. Contoh negara sistem pemerintahan parlementer.

Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Negara negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Makalah sistem pemerintahan negara inggris. Negara penganut sistem parlementer. Bentuk pemerintahan belanda. Bentuk pemerintahan negara malaysia. Negara penganut sistem pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan parlementer di negara inggris. Negara negara yang menganut sistem parlementer. Contoh sistem pemerintahan. Negara penganut parlementer. Sistem pemerintahan parlementer negara inggris. Sistem pemerintahan parlemen. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen.

Sistem parlementer di malaysia. Pengertian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Pengertian sistem parlementer. Negara parlementer di dunia. Sistem pemerintah parlementer. Induk sistem pemerintahan presidensial. Pengertian pemerintahan parlementer.

Bentuk negara argentina. Pengertian sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan parlementer di inggris. Sistem pemerintahan parlemente. Contoh negara sistem parlementer. Bentuk negara australia. Contoh sistem parlementer.

Induk sistem pemerintahan. Contoh negara parlementer di dunia. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Contoh negara presidensial. Bentuk pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan di negara malaysia. Makalah sistem pemerintahan di berbagai negara.

Makalah parlementer. Negara penganut sistem presidensial. Sistem pemerintahan di argentina. Negara sistem parlementer. Ciri ciri pokok sistem pemerintah parlemen. Negara negara penganut sistem pemerintahan presidensial. Contoh negara sistem pemerintahan presidensial.

Pengaruh sistem pemerintahan antar negara. Pengertian sistem presidensial. Sistem pemerintahan parlementer indonesia. Makalah sistem presidensial. Contoh makalah sistem pemerintahan. Pengertian parlemen. Sistem pemerintahan parlementer di malaysia.

Negara yang menganut presidensial. Negara sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer negara jepang. Bentuk pemerintahan australia. Pengaruh sistem pemerintahan parlementer. Contoh sistem pemerintahan parlementer. Negara yg menganut sistem pemerintahan presidensial.

Negara yang menganut pemerintahan parlementer. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial di seluruh dunia. Bentuk negara malaysia. Artikel sistem pemerintahan parlementer. Negara yg menganut sistem parlementer. Makalah sistem pemerintahan negara amerika serikat. Sistem pemerintahan inggris parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer di australia. Politik parlementer.

Perjalanan reformasi sudah memasuki usia 12 tahun. Ada kekhawatiran reformasi sedang berjalan mundur seiring dengan menguatnya dominasi eksekutif (presiden) dalam fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang.

Sebenarnya dominannya eksekutif dalam fungsi legislasi merupakan buah dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini berseberangan dengan tujuan amendemen konstitusi yang dilakukan dalam era reformasi, yakni mengembalikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada peran semestinya di negara penganut sistem presidensial.

Akar persoalan ini, ada di Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 hasil amendemen. Kedua pasal ini memberi peran eksekutif terlibat dari tahap pengajuan (inisiatif), pembahasan, persetujuan, pengesahan, hingga pengundangan. Singkatnya, eksekutif terlibat di semua tahapan.

Sedangkan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat terhenti pada tahap persetujuan. Padahal hakikat legislasi seharusnya menjadi kewenangan DPR. Begitu pula Dewan Perwakilan Daerah, kekuasaannya sebatas pada tahap mengajukan rancangan undang-undang di bidang tertentu dan terlibat hanya pada tahap pembahasan.

Persoalan ini dikupas dengan terperinci dalam buku yang ditulis pakar hukum tata negara Sadli Isra. Sejatinya buku yang bertajuk Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia ini merupakan hasil disertasi doktor Sadli di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang kemudian ditulis ulang.

Secara runut dari bab I sampai bab VIII, Sadli memaparkan kenapa dan bagaimana dampak dari kedua pasal tersebut dalam proses pembuatan undang-undang. Ia juga melakukan studi perbandingan konstitusi terhadap lima negara penganut sistem presidensial berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, yakni Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Venezuela, dan Argentina. Hasilnya: tidak ada satu pun negara yang memberikan wewenang kepada presiden atau eksekutif untuk membahas dan menyetujui bersama rancangan undang-undang (halaman 327).

Sadli juga mengupas soal ketimpangan mekanisme checks and balances dalam menjalankan fungsi legislasi. Pasalnya, UUD 1945 tidak mengenal hak veto oleh presiden dan veto override (mengajukan veto atas veto presiden) oleh legislatif.

Kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam amendemen konstitusi semakin kompleks dengan Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan multipartai. Sadli mengatakan, “Sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensial adalah kombinasi yang sulit untuk sebuah pemerintahan yang demokratis” (halaman 8).

Merujuk pada output dari pelaksanaan fungsi legislasi, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Eryanto Nugroho, dalam acara peluncuran buku tersebut pada 9 Juni lalu, menyatakan sependapat dengan isi buku Sadli bahwa akar masalah terletak pada dua pasal tersebut.

Alhasil, menurut PSHK, selama 2005-2009 tidak ada target program legislasi nasional yang tercapai. Bahkan, pada 2005, produk undang-undang yang dihasilkan hanya 14 dari target 55 undang-undang. Ini angka terendah yang pernah terjadi. Terakhir pada 2009, dari target 76 undang-undang, yang dihasilkan hanya 39 undang-undang.

Untuk mengembalikan bandul agar tidak lagi berat sebelah, Sadli mengusulkan pemurnian atau purifikasi dari pelaksanaan sistem presidensial. Menurut dia, amendemen UUD 1945 menjadi sebuah keniscayaan atau pilihan yang tak terelakkan. Meski begitu, ide ini tentu saja tidak mudah dalam realitasnya.

Menariknya, ide ini malah dikritik oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana sebagai co-promotor Saldi saat disertasi. Dalam pengantarnya di halaman awal buku ini, Denny berpendapat perpaduan sistem parlementer dan presidensial tidak jadi masalah selama membawa manfaat untuk tegaknya demokrasi.

Sebagai karya akademik, buku ini penting dibaca karena memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang kompleksitas masalah ketatanegaraan Indonesia. Karena bahasa yang digunakan Sadli sederhana dan lugas tanpa kehilangan bobot akademisnya, buku ini menjadi enak dibaca. MARIA HASUGIAN

 SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH JATI DIRI BANGSA

Prof. Dr. Sofian Effendi

Rektor Universitas Gadjah Mada

Pengantar

Jati diri suatu bangsa bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok

dari para warga bangsa, tetapi juga dari pilihan ideologi dan sistem pemerintahan yang

dipilih oleh bangsa tersebut. Topik yang hendak saya bahas pada kesempatan ini adalah

sistem pemerintahan demokratis-konstutusional bagaimanakah yang telah dirancang oleh

the founding fathers dalam UUD 1945? Masalah sistem pemerintahan tersebut saya

pandang perlu kita wacanakan kembali karena selama ini pemahaman kita tentang bentuk

dan susunan pemerintahan negara hanyalah didasarkan pada sumber-sumber sejarah yang

diragukan keotentikannya.  Setelah MPR-RI 1999-2004  melakukan amandemen UUD

1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 tahun dan menetapkan sistem pemerintahan

presidensial sebagai sistem pemerintahan negara, perlu kita pertanyakan apakah sistem

pemerintahan presidensial tersebut yang ditetapkan oleh pimpinan dan anggota BPUPK

dan PPKI yang kemudian disahkan sebagai UUD 1945, Konstitusi Pertama NKRI?

Kalau konstitusi suatu negara dapat diibaratkan sebagai rel yang akan membawa

bangsa tersebut ke tujuan yang  dicita-citakannya,  apakah cita-cita para pendiri negara

bangsa untuk membentuk pemerintahan negara konstitusional yang demokratis serta yag

sesuai dengan corak hidup bangsa dapat tercapai apabila rel tersebut setiap kali diubah

arahnya dan dibelokkan? Kondisi itulah yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini

setelah MPR mengadakan amandemen terhadap UUD 1945.

Teori Sistem Pemerintahan

  Sejak abad pertengahan  para ahli politik sudah  telah berusaha menyusun

klasifikasi bentuk-bentuk pemerintahan demokratis, tapi baru sebatas diskursus tentang

sistem parlementer dan sistem presidensial. Dalam bukunya yang amat berpengaruh „The

Analysis of Political Systems“, Verney  (Routledge & Kegan Paul, 1979), menguraikan

dua sistem pemerintahan yang paling popular dan paling banyak digunakan di negara-

negara konstusional demokratis. Dalam diskursus ilmiah tentang sistem pemerintahan

Inggeris selalu dipandang sebagai contoh pemerintahan parlementer, dan Amerika Serikat

sebagai model pemerintahan presidensial.  Duverger (EJPR, 8/2, Juni 1980) kemudian

memperkenalkan bentuk pemerintahan ketiga, Sistem semipresidensial, dan Blondel

(Kavanagh dan Peele, Eds., London, Heinemann, Boulder, 1984) memperkenalkan sistem

semipresidensial ganda (semi-presidential dualist system).

(1)  Sistem parlementer.

Sistem parlementer sebagaimana diterapkan di Inggeris tidak mengenal pemisahan

kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Pada abad XVI sebagai reaksi

terhadap kekuasaan Raja James I yang hampir absolut, terbentuklah pemerintahan

parlementer diawali dengan berdirinya lembaga perwakilan rakyat (assembly) yang

secara bertahap mengambil alih kekuasaan legislatif dari tangan Raja. Tetapi,

kekuasaan eksekutif tetap berada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya,

kekuasaan eksekutif Raja mulai diserahkan kepada menteri-menteri yang diangkat   2

dari antara anggota-anggota badan perwakilan. Karena para menteri harus

betanggunjawab kepada badan perwakilan, lambat laun kekuasaan badan

perwakilan bertambah besar  dan ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan negara.

Para menteri secara kolektif, atau Kabinet, harus betanggungjawab kepada badan

legislatif dan adalah bagian dari badan tersebut. Karena itu dalam sistem

parlementer tidak ada seperation of power, tetapi yang ada adalah  fusion of power

antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, sistem

parlementer adalah sistem politik yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan

kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemengang kedaulatan rakyat yang

bernama Parlemen.

  Pada sistem parlementer cabang eksekutif  dipimpin oleh Kepala Negara,

seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam

republik, dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan

ditunjuk oleh Kepala Negara dan para menteri diangkat  oleh Kepala Negara atas

usul Kepala Pemerintahan,  Kabinet, yang terdiri dari  Perdana Menteri dan para

menteri, adalah lembaga kolektif, karena perdana menteri adalah orang yang

pertama dari sesama (primus inter pares) sehingga tidak dapat memberhentikan

seorang menteri. Tapi dalam kenyataannya perdana menteri selalu memilki

kekuasaan yang lebih besar dari para menteri.

  Perdana menteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan

secara kolektif bertanggungjawab kepada badan legislatif.  Pemerintah atau kabinet

secara politis bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan

kekuasaan legislatif yang terlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai

yang terlalu besar, kepala  pemerintahan dapat  mengajukan usul kepada kepala

negara untuk membubarkan parlemen. Salah satu karakteristik utama sistem

parlementer yang tidak dimiliki oleh sistem presidensial adalah kedudukan

parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas badan perwakilan dan

pemerintah (supremacy of parliament). Dalam sistem parlementer pemerintah tidak

berada diatas badan perwakilan, dan sebaliknya badan perwakilan tidak lebih tinggi

dari pemerintah.

  Karena perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh

rakyat, pemerintah parlementer hanya  bertanggungjawab secara tidak langsung

kepada pemilih.  Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal

hubungan langsung antara rakyat dengan  pemerintah. Hubungan itu hanya

dilakukan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.

  Parlemen sebagaipemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan pusat

kekuasaan dalam sistem politik  harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamika

hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif. Dalam

parlemen ini lah kader-kader pimpinan bangsa digembleng sebelum suatu hari

mendapat kesempatan menjadi pemimpin negara.

(2)  Sistem presidensial

  Diskusi tentang pemerintahan presidensial biasanya tidak selalu dikaitkan

dengan teori pemisahan keuasaan (seperation of powers) yang amat populer pada

abad XVIII ketika Konstitusi Amerika Serikat disusun. Dua ahli politik yang amat

berpengaruh pada masa itu adalah John Locke yang terkenal dengan pandangannya

bahwa konflik berkepanjangan antara raja Inggeris dengan parlemen adalah dengan   3

memisahkan secara tegas raja sebagai kekuasaan eksekutif dengan badan

perwakilan sebagai  kekuasaan legislatif. Kedua kekuasaan itu harus dipisahkan

dengan tegas dan masing-masing mempunyai bidang kekuasaan masing-masing.

Montesquieu, seorang pengamat sistem pemerintahan Inggeris asal Prancis, ternyata

membuat kesimpulan yang salah, dan menyimpulkan bahwa sistem parlementer

Inggeris adalah amat baik karena memisahkan kekuasaan negara menjadi kekuasaan

legislatif, eksekutif dan  yudikatif. Pemisahan seperti  itulah yang disebutnya trias

politica, yang selama 2 abad masih dipandang sebagai bentuk pemisahan kekuasaan

yang paling baik dan benar. Trias politica ini digunakan oleh Panja Amandemen

UUD 1945 yang dibentuk MPR sebagai landasan teoritis  ketika melakukan

perubahan terhadap sistem pemerntahan negara Indonesia sebagaimana ditetapkan

pada Pasal 1 ayat (2).

  Dilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan dan didorong oleh keinginan yang

kuat untuk menentang sistem parlementer yang dipandang sebagai budaya negara

kolonial Inggris, sistem presidensial Amerika memisahkan secara tegas tiga cabang

kekuasaan. Karena itu karakteristik pertama sistem presidensial adalah badan

perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lem baga tersebut bukan

lembaga pemegang kekuasaan negara.

  Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secara

langsung atau melalui perwakilan, untuk  masa kerja tertentu, dan presiden

memengang sekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.  Sebagai

kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif,  presiden mengangkat dan

memberhentikan menteri-menteri negara, yang berfungsi sebagai pembantu

presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing. Dalam

sistem presidensial, kabinet tidak bertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap

menteri bertanggungjawab secara individual kepada presiden.

  Dalam sistem presidensial, anggota badan legislatif tidak boleh merangkap

jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat eksekutif tidak boleh merangkap

menjadi anggota badan legislatif. Namun, pemisahan personala cabang eksekutif

dan legislatif tidak selalu diterapkan disemua negara yang menggunakan sistem

presidensial. Di beberapa negara menteri diangkat sebagai anggota parlemen. Pada

pemerintahan Orde Baru, para anggota Kabinet juga adalah anggota MPR, lembaga

pemegang kedaulatan negara yang lebih kurang sama dengan parlemen dalam

sistem parlementer.

  Presiden bertanggungjawab bukan kepada pemilih, tetapi kepada Konstitusi.

Dia dapat di-impeach   apabila melangar konstitusi, tetapi tidak dapat diturunkan

karena tidak dapat memenuhi janjinya pada kampanye pemilu. Presiden dan badan

perwakilan rakyat mempunyai  kedudukan yang setara, karena itu tidak dapat

salaing menjatuhkan. Dalam bahasa UUD 1945, Presiden adalah „neben“ bukan

„geordenet“ dari DPR, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan.

  Dalam teori, sistem presidensial tidak mengenal adanya supremasi satu

cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Masing-masing kekuasaan,

legislatif, eksekutif dan yudikatif melakukan pengawasan terhadap cabang lainnya

sesuai dengan ketentuan UUD. Karena itu yang berlaku adalah  supremacy of the

constitution.  Cuma, dalam praktek, legislatiflah yang nyatanya memegang

kekuasaan lebih tinggi.    4

(3)  Sistem semipresidensial

  Sistem semi-presidensial adalah bentuk pemrintahan negara yang mencoba

mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer mau pun sistem presidensial.

Kelemahan pokok sistem parlementer ialah sifatnya yang sangat tidak stabil karena

setiap saat pemerintah, baik seluruh  kabinet mau pun setiap menteri, dapat

menerima mosi tidak percaya dari parlemen. Akibatnya pemerintah jatuh dan terjadi

pergantian pemerintah. Selama 4 tahun menggunakan sistem parlementer, Indonesia

mengalami pergantian pemerintah sebanyak 33 kali (Feith, 1962).

  Sistem presidensial mengandung kecenderungan konflik permanen antara

cabang legislatif dan cabang eksekutif, terutama bila presiden terpilih tidak

didukung oleh partai mayoritas yang berkuasa di parlemen. Padahal negara-negara

baru yang tradisi demokrasinya belum  terkonsolidasi dengan mantap selalu

menghadapi kondisi seperti ini. Selain itu, kekuasaan yang besar ditangan presiden

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, selalu menggoda presiden untuk

memperpajang masa jabatannya, yang kemudian berkembang menjadi kekuasaan

otoriter. Ekses seperti itu dialami oleh banyak negara di Amerika Latin, Afrika dan

Asia termasuk Indonesia yang menggunakan sistem presidensial.

  Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan edua sistem tersebut, pada awal Abad

20 berkembang model ketiga sistem pemerintahan yang oleh Duverger disebut

sistem semi-presidensial. Sistem politik ketiga ini memiliki beberapa karakteristik

sistem parlementer dan sistem presidensial.  Ciri utama sistem semipresidensial

adalah sebagai berikut: (a) pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan

sebagai pemegang kekuasaan  tertinggi; (b) penyelenggara kekuasaan legislatif

adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majjelis perwakilan; (c)

presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatan tertentu

dan bertanggungjawab kepada majlelis perwakilan; (d) para menteri adalah

pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan  oleh presiden.

  Kalau kita perhatikan uraian yang diberikan oleh Dr. Sukiman pada rapat

BPUPK pada tanggal 15 Juli 1945 dan keteranga Prof. Soepomo pada rapat PPKI

tanggal 18 Agustus 1945 beberapa saat menjelang pengesahan UUD 1945, jelas

sekali sistem pemerintahan negara Indonesia yang diikuti oleh UUD pertama

Indonesia tersebut adalah sistem semipresidensial. Menurut Blondel, pada

pertengahan 1940-an, hanya ada 6 negara baru merdeka yang menggunakan sistem

semipresidensial ganda – yang memiliki presiden sebagai kepala negara dan

perdana menteri atau menteri pertama  sebagai kepala pemerintahan – yakni

Finlandia, Lebanon, Siria, Peru, Indonesia, dan Korea Selatan. Sekarang model

tersebut semakin populer dan digunakan  di banyak negara,  karena dipandang

sebagai bentuk pemerintahan demokratis yang lebih stabil dan lebih efektif di

negara yang memiliki multi partai politik.

  Di negara-negara Amerika Latin, diterapkan model semipresidensial yang

mempunyai lebih banyak karakteristik sistem parlementer seperti: (a) para menteri

dapat menghadiri sidang parlemen; (b) parlemen melakukan  impeachment atau

memberi mosi tidak percaya kepada menteri atau kabinet; atau (c) perdana menteri

diangkat dari dan oleh parlemen.  Kantor (Dalam DiBacco, ed., New York, Praeger,

1977) memperkenalkan varian sistem pemerintahan keempat, yang lebih banyak

mengandung ciri-ciri sistem parlementer,  kecuali ada pemisahan kekuasaan dan   5

kepala negara yang  terpilih untuk masa bakti tertentu, dan menamakannya sistem

semi-parlementer atau quasi parlementer.

Negara Kekeluargaan1

  Pembentukan negara-negara moderen tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya

dua faham atau mazhab pemikiran tentang hubungan negara dengan warga negara.

Penindasan para raja – yang seringkali mempersonfikasikan diri sebagai negara, l’etat

c’est moi  —  selama berabad-abad di Eropah telah mendorong  kelahiran Gerakan

Renaissance, yang memberikan pengakuan hak individu dari setiap warganegara. Faham

individualisme yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke. Jean Jacques

Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J. Laski, telah mewarnai seluruh aspek kehidupan

bangsa-bangsa Barat dan menjadi nilai dasar dari sistem politik demokrasi yang

berkembang, setelah bangsa-bangsa tersebut mengalami penindasan oleh para penguasa

absolut dalam negara monarki absolut. Menurut faham individualisme, negara ialah

masyarakat hukum yang disusun atas dasar kontrak antara seluruh individu dalam

masyarakat (social contract).

    Aliran kedua adalah faham kolektivisme, yang tidak mengakui hak-hak

dan kebebasan individu, beranggapan persatuan yang dilandaskan pada ikatan  kesamaan

ideologi atau keunggulan ras sebagai dasar  dalam penyusunan negara yang terdiri atas

pimpinan atau partai sebagai suprastruktur dan masyarakat madani sebagai struktur.

Faham kolektivisma kemudian cenderung berkembang menjadi pemerintah diktator

totaliter seperti dialami bangsa Jerman di bawah Hitler, Uni Soviet di bawah

pemerintahan komunis, Italia di bawah Mussolini, dan RRC di bawah pimpinan Mao Ze-

dong.

Faham kolektivisme mempunyai beberapa cabang pemikiran, diantaranya yang

dikenal sebagai   teori kelas (class theory) yang dikembangkan oleh Marx, Engels dan

Lenin. Negara dianggap sebagai alat oleh  suatu kelas untuk menindas kelas yang lain.

Negara ialah alat golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat untuk menindas

golongan atau kelas ekonomi lemah. Negara kapitalistik adalah alat golongan bourgeoisi

untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik

kaum buruh dan kelompok tertindas lainnya untuk merebut kekuasaan negara dan

menggantikan kaum bourgeoisi.  Cabang yang lain adalah seperti yang diajarkan oleh

Spinoza, Adam Mueller, Hegel dan Gramschi yang dikenal sebagai  teori integralistik.

Menurut pandangan teori ini,  negara didirikan buknalaah  untuk menjamin kepentingan

individu atau golongan, akan tetapi menjamin masyarakat seluruhnya sebagai satu

kesatuan. Negara adalah suatu masyarkat  yang integral, segala  golongan, bagian dan

anggotanya satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis  Yang

terpenting dalam kehidupan bernegara menurut teori integral adalah kehidupan dan

kesejahteraan bangsa seluruhnya.

Harus kita fahami, gerakan kemerdekaan Indonesia memandang faham

individualisme yang dipeluk oleh bangsa-bangsa Barat adalah sumber dari kapitalisme,

kolonialisme/imprealisme yang mereka tentang habis-habisan. Para  founding fathers

nampaknya mempunyai interpretasi yang berbeda tentang faham kekeluargaan. Bung

Karno yang menangkap  kekeluargaan bangsa Indonesia lebih dari dinamika dan

1

 Uraian lengkap tentang konsep Negara Kekeluargaan dapat dibaca dalam tulisan Dr. Bur Rsuanto,

“Negara Kekeluargaan: Soepomo vs Hatta” dalam Kompas, 1999.   6

semangatnya. Hatta memaknai kekeluargaan secara  etis. Sedangkan  Prof. Soepomo

menafsirkan kekeluargaan lebih sebagai konsep organis-biologis. Hampiran meta-

teoretikal yang berbeda tersebut menghasilkan interpretasi yang berbeda pula tentang

konsep kekeluargaan. Bung Karno menginterpretasikan kekeluargaan sebagai semangat

gotong royong, Bung Hatta memandang kekeluargaan secara etis sebagai interaksi sosial

dan kegiatan produksi dalam kehidupan desa, yang bersifat tolong menolong antar

sesama.

  Dasar dan bentuk susunan susunan suatu negara secara teoritis berhubungan erat

dengan riwayat hukum dan stuktur sosial dari suatu bangsa. Karena  itulah setiap negara

membangun susunan negaranya selalu dengan memperhatikan kedua konfigurasi politik,

hukum dan struktur sosialnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Soepomo  dalam rapat

BPUPK tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan agar sistem pemerintahan negara Indnesia

yang akan dibentuk “… harus berdasar atas  aliran fikiran negara yang integralistik,

negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-

golongannya  dalam lapangan apapun” (Setneg, 1998: 55).  Dalam negara yang

integralistik tersebut, yang  merupakan sifat tata pemerintahan yang asli Indonesia,

menurut Soepomo, para pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan pemimpin wajib

memegang teguh persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Inilah

interpretasi Soepomo tentang konsep manunggaling kawulo lan gusti. Persatuan antara

pemimpin dan rakyat, antara golongan-golongan rakyat, diikat oleh semangat yang dianut

oleh masyarakat Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong.

Dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, kedudukan pemimpin dalam negara

Indonesia dapat disamakan dengan kedudukan seorang Bapak dalam keluarga.

  Hatta, berbeda dengan Sukarno dan Soepomo, menerjemahkan faham

kolektivisme sebagai interaksi sosial dan proses produksi di pedesaan Indonesia. Intinya

adalah semangat tolong menolong atau gotong royong. Karena itu dalam pemikiran

Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yaitu milik

bersama dan usaha bersama. Dalam masyarakat desa tradisional, sifat kolektivisme a la

Indonesia tersebut nampak dari kepemilikan  tanah bersama yang dikerjakan bersama.

Jadi, kolektivisme oleh Hatta diterjemahkan menjadi kepemilikan kolektif atas alat-alat

produksi, yang diusahakan bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama (Hatta, Bulan

Bintang, 138-144).

  Demokrasi asli  Indonesia yang merupakan kaidah dasar penyusunan negara

Indonesia masih mengandung dua unsur lain, yakni rapat atau syura, suatu forum untuk

musyawarah, tempat mencapai kesepakatan yang ditaati oleh semua, dan massa protest,

suatu cara rakyat untuk menolak tindakan tidak adil oleh penguasa. Negara kekeluargaan

dalam versi Hatta, yang disebutnya  Negara Pengurus, adalah proses suatu wadah

konstitusional untuk mentransformasikan demokrasi asli tersebut ke konteks moderen

(Rasuanto, Kompas, 1999). Pada negara moderen, lembaga syura ditransformasikan

menjadi majelis permusyawaratan rakyat dan badan perwakilan rakyat, tradisi massa

protest merupakan landasan bagi kebebasan hak berserikat, hak berkumpul, dan hak

menyatakan pendapat, dan kolektivisme diwujudkan dalam bentuk  ekonomi nasional

yang berasaskan kekeluargaan, dalam bentuk koperasi serta tanggungjawab pemerintah

dalam menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi rakyat.

Dalam perkembangan negara kekeluargaan tersebut, Hatta telah memprediksikan

akan terjadinya tarikan kearah semangat individualisme yang semakin kuat dalam segala   7

kehidupan rakyat, khususnya  dalam ekonomi. Individualisme, menurut Hatta, jangan

dilawan dengan kembali ke kolektivisma tua, melainkan dengan “mendudukkan cita-cita

kolektivisma itu pada tingkat  yang lebih tinggi dan moderen, yang lebih efektif dari

individualisme“ (Hatta, Demokrasi Ekonomi, UI Press, 192, 147).

  Dari notulen rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

(BPUPK) ketika membahas dasar negara pada 28 Mei – 1 Juli dan dari 10 – 17 Juli 1945,

dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18-22 Agusutus

1945, dapat kita ikuti perkembangan pemikiran para pemimpin bangsa tentang dasar

negara (Setneg, 1998: 7-147). Bung Karno,  bung Hatta dan Prof. Soepomo adalah tiga

tokoh yang menyatakan pembentukan negara Repbulik Indonesia didasarkan atas corak

hidup bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan, yang dalam wacana gerakan pro-proklamasi

kemerdekaan diartikan sama dengan kolektevisme.

Sistem “Pemerintahan Sendiri”

Setelah MPR mengesahkan  amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem

pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Perubahan tersebut

ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan

dari rakyat dan bukan  locus of power,  lembaga  pemegang kedaulatan  negara tertinggi.

Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem

presidensial yang jelas berbeda dengan  staats fundamental norm yang tercantum dalam

Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945.

Sistem presidensial  tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi

tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power)  ke 3 cabang yakni

legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica

oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa

kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial

para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab

kepada Presiden.

Apakah amandemen pasal 1 ayat (2) dan pasal 6A, yang merupakan kaidah dasar

baru sistem pemerintahan negara Indonesia, akan membawa bangsa ini semakin dekat

dengan cita-cita para  perumus konstitusi,   suatu pemerintahan konstitusional yang

demokratis, stabil dan efektif untuk mencapai tujuan negara? Apakah sistem

pemerintahan negara yang tidak konsisten dengan harapan para perancang konstitusi

seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan menjamin kelangsungan kehidupan

bernegara bangsa Indonesia?

  Ternyata tafsiran Panja Amandemen UUD 1945, yang dibentuk MPR, tentang

sistem pemerintahan negara berbeda dengan pemikiran dan cita-cita para perancang

Konstitusi Pertama Indonesia. Bila dipelajari secara mendalam  notulen lengkap rapat-

rapat BPUPK sekitar 11 – 15 Juli 1945 dan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang terdapat

pada Arsip A.G. Pringgodigdo dan Arsip A.K. Pringgodigdo (Arsip AG-AK-P), kita

dapat menyelami  kedalaman pandangan para  founding fathers tentang sistem

pemerintahan negara.

Arsip AG-AK-P yang selama hampir 56 tahun hilang baru-baru ini diungkapkan

kembali oleh R.M. Ananda B. Kusuma, dosen Sejarah Ketatanegaraan Fakultas Hukum   8

U.I., dalam sebuah monograf berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” terbitan

Fakultas Hukum U.I. (2004). Kumpulan notulen otentik tersebut memberikan gambaran

bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan demokratis yang dicita-citakan para

perancang Konstitusi Indonesia.

Notulen rapat-rapat BPUPKI dan PPKI mulai pertengahan Mei sampai Juli 1945

memberikan gambaran betapa mendalam dan tinggi mutu diskusi para Bapak Bangsa

tentang sistem pemerintahan. Pada sidang-sidang tersebut, Prof. Soepomo, Mr. Maramis,

Bung Karno dan Bung Hatta mengajukan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan hasil

kajian empiris untuk mendukung  keyakinan mereka bahwa Trias Politica a la

Montesqieue bukanlah sistem pembagian kekuasaan yang paling cocok untuk

melaksanakan kedaulatan rakyat. Bahkan,  Supomo-Iin dan Sukarno-Iin, Iin artinya

Anggota yang Terhormat,  menganggap trias politica sudah kolot dan tidak dipraktekkan

lagi di negara Eropah Barat.

Pada rapat Panitia Hukum Dasar, bentukan BPUPKI, tanggal 11 Juli 1945 dicapai

kesepakatan bahwa Republik Indonesia tidak akan menggunakan sistem parlementer

seperti di Inggris karena merupakan penerapan dari pandangan individualisme. Sistem

tersebut dipandang tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas. Antara cabang

legisltatif dan eksekutif terdapat  fusion of power karena kekuasaan eksekutif sebenarnya

adalah „bagian“ dari kekuasaan legislatif. Perdana Menteri dan para menteri sebagai

kabinet yang kolektif adalah anggota parlemen.

Sebaliknya, sistem Presidensial dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru

merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial

mengandung resiko konflik berkepanjangan antara  legislatif – eksekutif.  Kedua, sangat

kaku karena presiden tidak dapat diturunkan  sebelum masa jabatannya berahir. Ketiga,

cara pemilihan “winner takes all” seperti dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan

dengan semangat dbemokrasi.

Indonesia yang baru merdeka akan menggunakan „sistem sendiri“ sesuai usulan

Dr. Soekiman, anggota BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof. Soepomo, Ketua Panitia Kecil

BPUPK.  Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan

sistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny  menyebutnya Sistem Quasi-presidensial,

Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem

MPR.  Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistem

presidensial dan parlementer disebut sistem semi-presidensial.

Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan oleh para perancang UUD

1945 mengandung beberapa ciri sistem presidensial dan sistem parlementer. “Sistem

sendiri” tersebut mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang legislatif dan

eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan, Presiden adalah eksekutif

tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali, serta

para menteri adalah pembantu yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden,

adalah ciri dari sistem presidensial.  Sistem pemerintahan khas Indonesia juga

mengandung karakteristik sistem parlementer, diantaranya MPR ditetapkan sebagai locus

of power yang memegang supremasi kedaulatan negara tertinggi, seperti halnya Parlemen

dalam sistem parlementer. Kedaulatan negara ada pada rakyat dan dipegang oleh MPR

sebagai perwujudan seluruh rakyat. Pada masa-masa awal negara Indonesia, para

perancang memandang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung masih

belum dapat dilakukan mengingat tingkat pendidikan masih rendah serta infrastruktur   9

pemerintahan belum tersedia. Karena itu ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih

secara tidak langsung oleh lembaga perwujudan seluruh rakyat yaitu MPR

Presiden yang menjalankan kekuasaan  eksekutif adalah mandataris MPR,

sedangkan DPR adalah unsur dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif

(legislative councils).  Presiden tidak dapat menjatuhkan DPR, sebaliknya DPR tidak

dapat menjatuhkan Presiden. Bersama-sama Presiden dan DPR menyusun undang-

undang. .

Pada notulen rapat tanggal 11-15 Juli  BPUPKI dan rapat PPKI tanggal 18

Agustus 1945 dapat kita ikuti perkembangan pemikiran tentang kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan oleh Majelis Permusyawartan  Rakyat sebagai penjelmaaan dari seluruh

rakyat Indonesia yang memiliki konfigurasi social, ekonomi dan geografis yang amat

kompleks. Karena itu MPR harus mencakup   wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR,

wakil-wakil daerah, serta utusan-utusan golongan dalam masyarakat. Dengan kata lain,

MPR harus merupakan wadah multi-unsur, bukan lembga bi-kameral.

Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan-perwakilan dipandang lebih

sesuai dengan corak hidup kekeluargaan  bangsa Indonesia dan lebih menjamin

pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi  untuk terciptanya keadilan sosial, Bung

Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi Indonesia.  Dalam struktur pemerintahan

negara, MPR berkedudukan sebagai  supreme power dan penyelenggara negara yang

tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai  legislative councils atau

assembly. Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif

tertinggi, sebagai mandataris MPR.

Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para

Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari

keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada.  Sistem majelis yang tidak bi-

kameral dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan budaya bangsa dan lebih mewadahi

fungsinya sebaga lwmbaga permusyawaratan perwakilan.

Karena Arsip AG-AK-P yang merupakan sumber otentik tentang sistem

pemerintahan negara baru saja terungkap, mungkin saja Panja MPR, ketika mengadakan

amandemen UUD 1945, tidak memiliki referensi yang jelas tentang sistem pemerintahan

sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.  Kalau pemikiran para perancang konstitusi

tentang kaidah dasar dan sistem pemerintahan negara sebagaimana tercatat pada notulen

otentik tersebut dijadikan referensi, saya yakin bangsa Indonesia tidak akan melakukan

penyimpangan konstitusional untuk ketiga kalinya.  Susunan pemerintahan negara yang

mewujudkan kedaulatan rakyat pada suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam

pandangan Bung Karno adalah satu-satunya sistem yang dapat menjamin terlaksananya

politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegaang supremasi kedaulatan,

MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, “pemegang” kekuasaan

eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian dari MPR yang menjalankan kekuasaan

legislatif sedangkan Presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan

eksekutif. Bersama-sama, DPR dan Presiden menyusun undang-undang. DPR dan

Presiden tidak dapat saling menjatuhkan  seperti pada sistem parlementer maupun

presidensial. Sistem semi-presidensial tersebut yang mengandung keunggulan sistem

parlementer dan sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara

berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi.    10

  Berbeda dengan pemikiran BPUPK dan PPKI sebagai perancang konstitusi, para

perumus amandemen UUD 1945, karena tidak menggunakan sumber-sumber otentik,

serta merta menetapkan pemerintahan negara Indonesia sebagai sistem presidensial.

Padahal pilihan para  founding fathers tidak dilakukan secara gegabah,  tetapi didukung

secara empiris oleh penelitian Riggs di 76  negara Dunia Ketiga, yang menyimpulkan

bahwa pelaksanaan sistem presidensial  sering gagal karena konflik eksekutif – legislatif

kemudian berkembang menjadi  constitutional deadlock. Karenanya sistem presidensial

kurang dianjurkan untuk negara baru. Notulen otentik rapat BPUPK dan PPKI

menunjukkan betapa  teliti pertimbangan para Pendiri Negara dalam menetapkan sistem

pemerintahan negara. Pemahaman mereka terhadap berbagai sistem pemerintahan

ternyata sangat mendalam dan didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian

besar negara-negara di dunia.

Mungkin penjelasan Prof. Dr. Soepomo pada rapat PPKI  tanggal 18 Agustus

1945, beberapa saat sebelum UUD 1945 disahkan, dapat memberi kita gambaran tentang

sistem pemerintahan khas Indonesia yang dirumuskan oleh para perancang konstitusi:

“Pokok pikiran untuk Undang Undang Dasar, untuk susunan negara, ialah begini.

Kedaulatan negara ada ditangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang

dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat

adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling

tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya.

  Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan rakyat itulah yang

menetapkan Undang Undang Dasar, dan Majelis Permusyawaratan itu yang mengangkat Presiden

dan Wakil Presiden.

  Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara …

Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang telah

ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

  Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat … badan yang bersama-sama

dengan Presiden, bersetujuan dengan Presiden, membentuk Undang-Undang, jadi suatu badan

legislatif … „

Demikianlah pokok-pokok fikiran para  perancang UUD 1945 tentang susunan

pemerintahan negara yang dipandang mampu mengatasi ancaman diktarorial partai pada

sistem parlementer atau bahaya „political paralysis  “ pada sistem presidensial, apabila

presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang menguasai DPR. Para

penyusun konstitusi menamakannya „Sistem Sendiri“. Ahli politik menamakannya sistem

semi-presidensial. Bahkan Indonesia, menurut Blondel, pernah menerapkan sistem

semipresidensial eksekutif ganda (semi-presidential dualist  model) pada masa-masa awal

dengan adanya Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala

Pemerintahan.

Para perancang konstitusi seperti Prof. Soepomo sudah mengingatkan kita semua,

untuk memahami konsitusi tidak  cukup hanya dibaca dari yang tertulis pada pasal-

pasalnya, tapi harus diselami dan difahami jalan fikiran para perancangnya serta konteks

sejarah yang melingkunginya. Sejalan dengan itu Edwin Meese III mengingatkan, satu-

satunya cara yang  legitimate untuk menafsirkan konstitusi  adalah dengan memahami

keinginan yang sesungguhnya dari mereka yang merancang dan mengesahkan hukum

dasar tersebut. Nampaknya peringatan-peringatan  tersebut diabaikan ketika amandemen

UUD 1945 dilakukan.      11

Mobilisasi tuntutan untuk pemurnian UUD 1945

  Sekarang semakin jelas bukti-bukti yang menujukkan bahwa amandemen sistem

pemrintahan negara Indonesia yang dilakukan oleh MPR telah meyimpang dari

rancangan asli para perumus konstitusi yang berlandaskan pada kaidah dasar negara

kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat, serta penyelenggaraan demokrasi sosial-

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan social, sebagaimana dicantumkan pada

Pembukaan UUD 1945.  Karena itu tujuan reformasi untuk meluruskan dan memurnikan

pelaksanaan UUD 1945 dapat dipastikan tidak akan tercapai bila tidak dilakukan upaya-

upaya pemurnian kembali UUD sesuai dengan  staats fundamental norm nya yang

semula.

  Karena itu salah satu agenda pokok yang perlu dilakukan oleh Presiden terpilih

setelah pelantikan adalah mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan kemurnian

UUD 1945 sesuai dengan kaidah fundamentilnya. Pemurnian UUD 1945 agaknya tidak

mungkin dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 2004 karena MPR yang bi-kameral tersebut

bukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat.   Salah satu langkah konstitusional yang

dapat ditempuh adalah meminta persetujuan rakyat untuk memurnikan UUD 1945

melalui referendum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KIKI MALIKA PRIMADANI

Let's Around The World

LINGUA BLOG

Just Another Lingua Blog Wordpress.com

MADRASAH DINIYAH PLUS AL-MANSHUR

Madrasah Diniyah Plus Al-Manshur Pinggirsari Ponorogo

Protech Parabola ™

Biss Key | Forum Parabola | Sepak Bola | FTA | Liga Inggris | Liga Champions | Liga Spanyol | Liga Italia | IPM | Feed

sastrawan808

Penulis muda muslim, aktivis sosial, penggebrak perubahan menuju kesuksesan dunia dan akhirat

Catatan Dahlan Iskan

dahlaniskan.wordpress.com

Mr.Sahrul Santri

SaSatorial_SahrulSantriTutorial

Just in Write

Just be yourself

NoerDblog

Secangkir narasi alam

Lambangsarib's Blog

Catatan Orang Biasa

Life Fire

Man Jadda Wajada | Dreams will be achieved when we truly believe in our heart ˆ⌣ˆ

nimadesriandani

Balanced life, a journey for happiness site

Catatan Hidup

Jadikan semua kejadian sebagai pembelajaran hidup

Rindrianie's Blog

Just being me

Febriyan Lukito

sharing, caring and enriching life

AULIA FASYA

Daily Stories, Poem, Feeling, and You!

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d blogger menyukai ini: